Mamasa, Tipikorinvestigasinews.id 12 September 2025 – Pertemuan antara perwakilan masyarakat Kecamatan Tabulahan dengan Bupati Mamasa pada Jumat (12/9) berlangsung panas dan penuh ketegangan. Dalam kesempatan tersebut, Misda Apriyani, mahasiswa asal Tabulahan yang mewakili suara masyarakat, menyampaikan langsung keresahan sekaligus tuntutan warga terkait berbagai persoalan yang hingga kini belum mendapat solusi nyata dari pemerintah daerah.
Isu paling mendesak yang disuarakan adalah pembangunan jalan poros Lakahang–Burana–Pangandaran–Baruru. Menurut Misda, jalan tersebut bukan sekadar sarana transportasi, melainkan penopang utama kehidupan masyarakat. “Kami sudah terlalu lama menunggu janji yang tidak kunjung ditepati. Pembangunan jalan poros ini sudah digaungkan sejak Inpres Presiden tahun 2022 dan 2023, namun sampai hari ini belum ada realisasi. Tanpa jalan, rakyat kehilangan kesempatan untuk maju,” tegas Misda Apriyani.
Selain persoalan infrastruktur jalan, masyarakat juga menyoroti beberapa masalah lain. Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lakahang dinilai tidak berjalan sesuai juknis, sementara kantor kelurahan hingga kini masih menumpang tanpa kepastian. Di samping itu, regulasi terkait gaji perangkat desa dan RT juga dipertanyakan. Masyarakat menuntut kejelasan implementasi PP Nomor 11 Tahun 2019, sebab hingga kini kepala RT di Kelurahan Lakahang tidak menerima hak sebagaimana mestinya. “Kami bertanya, apakah aturan itu berlaku sama di kelurahan? Karena sampai hari ini, RT kami belum pernah menerima gaji,” ungkap Misda.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Mamasa mengakui bahwa kondisi jalan memang menjadi keresahan bersama. Namun, ketika ia mengimbau masyarakat untuk bergotong royong dan patungan memperbaiki jalan, pernyataan itu langsung ditolak oleh perwakilan masyarakat. “Itu bukan tupoksi masyarakat, melainkan kewajiban pemerintah daerah,” jawab Misda dengan nada tegas.
Meski begitu, Bupati menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan kerja ke wilayah III, termasuk Kecamatan Tabulahan, dalam waktu dekat. Pertemuan ini juga menghasilkan nota kesepahaman (MoU) antara Aliansi Mahasiswa Mamasa di Majene dengan pemerintah daerah sebagai komitmen awal menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Namun, warga Tabulahan mengingatkan bahwa MoU ini bukan sekadar formalitas. Jika janji kembali diabaikan, mereka siap menggelar aksi massa dalam skala yang lebih besar. “Kami siap turun kembali dengan membawa massa jika pemerintah tidak menepati janjinya,” pungkas Misda Apriyani.
Pewarta media Tipikor kaperwil sulbar ansar.
____________________________________________
