Muratara ,tipikorinvestigasinews.id – Dugaan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kini menjadi sorotan publik. Tim Media Tipikor Investigasi News.ID secara terbuka mempertanyakan sejauh mana langkah dan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Inspektorat dalam menyikapi dugaan penyimpangan tersebut.
Dari hasil penelusuran dan keterangan beberapa narasumber yang berhasil dihimpun di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan terkait perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan, namun tetap tercatat dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan diduga tetap dicairkan.
Salah satu temuan adalah perjalanan dinas salah seorang Kasubag Dinas Kominfo ke Padang, Provinsi Sumatera Barat. Menurut keterangan sumber, benar bahwa pegawai tersebut melakukan perjalanan ke Padang, namun tujuan perjalanannya tidak jelas dan kuat dugaan untuk urusan pribadi. Ironisnya, perjalanan tersebut tetap dilengkapi dengan surat tugas resmi.
Temuan lain menyebutkan adanya perjalanan dinas Kasubag Kepegawaian ke Lampung Timur dengan alasan koordinasi Analisis Jabatan (ANJAB). Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat koordinasi seharusnya dapat dilakukan di tingkat provinsi yang sama, yakni Sumatera Selatan, tanpa harus ke luar provinsi.
Selain itu, bendahara Dinas Kominfo juga disebut-sebut melakukan perjalanan dinas ke Palembang yang ternyata untuk keperluan pribadi, yaitu berobat. Tidak kalah janggal, Kasubag Keuangan pun diduga melakukan perjalanan dinas ke Bengkulu untuk kepentingan kuliah atau belajar profesi. Semua perjalanan tersebut disebut-sebut tetap menggunakan anggaran SPJ.
Berdasarkan keterangan dari sumber terpercaya, dalam satu minggu Dinas Kominfo Muratara bisa mengeluarkan satu hingga empat SPJ perjalanan dinas. Namun, hanya satu yang benar-benar melakukan perjalanan, sedangkan sisanya tidak, tetapi tetap dicairkan anggarannya. Hal ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana larinya anggaran SPJ yang tidak digunakan untuk perjalanan dinas?
“Kami dari Tim Media Tipikor Investigasi News.ID mempertanyakan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Muratara, apakah dugaan SPJ fiktif di lingkungan Dinas Kominfo ini telah diperiksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya? Publik berhak tahu sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap penggunaan anggaran negara,” ujar Tim Media Tipikor Investigasi News.ID.
Kami berharap Inspektorat dapat memberikan klarifikasi serta langkah konkret atas temuan ini, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Tim Media Tipikor Investigasi News.ID – M. Ali Kosim
____________________________________________