Sintang, Kalimantan Barat ,tipikorinvestigasinews.id — Jumat, 19 Desember 2025
Pelaksanaan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi sejumlah jembatan di Kabupaten Sintang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan publik. Tim investigasi media menilai terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus ancaman terhadap keselamatan masyarakat.
Berdasarkan temuan di lapangan, proyek jembatan tersebut diduga dilaksanakan dengan perencanaan yang tidak matang serta penggunaan material konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Di antaranya adalah dugaan pemanfaatan kayu kelas dua hingga kayu bekas pada beberapa titik pekerjaan, yang dinilai tidak sejalan dengan standar mutu dan keselamatan konstruksi infrastruktur publik.
Secara normatif, rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperpanjang umur layanan aset daerah. Namun dalam praktiknya, proyek tersebut justru disinyalir menyimpang dari tujuan awal dan berpotensi membuka celah terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik.
Analisis awal menunjukkan bahwa penggunaan material di bawah standar atau tidak sesuai kontrak dapat menurunkan kualitas bangunan secara signifikan serta memperpendek umur pakai jembatan. Dampak lanjutannya tidak hanya meningkatkan risiko kegagalan struktur, tetapi juga berpotensi membebani APBD melalui kebutuhan perbaikan berulang atau pembangunan ulang dalam waktu relatif singkat.
Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengambil kebijakan, kontraktor pelaksana, hingga pengawas teknis proyek. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Sintang sebagai institusi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pembangunan daerah diharapkan meningkatkan pengawasan dan penindakan atas seluruh tahapan proyek infrastruktur jembatan tersebut. Pengawasan dinilai perlu mencakup proses perencanaan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tahapan tender, pelaksanaan fisik di lapangan, hingga serah terima pekerjaan.
Selain itu, publik juga mendorong dilakukannya audit forensik terhadap dokumen pengadaan dan kontrak proyek guna menelusuri alur penggunaan anggaran serta menilai kewajaran harga dan spesifikasi material yang digunakan. Apabila ditemukan bukti penyimpangan, aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sintang belum memberikan tanggapan resmi atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh tim media. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Setiap tanggapan resmi akan dimuat secara proporsional dan berimbang pada pemberitaan selanjutnya.
Masyarakat berharap penanganan persoalan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta memastikan pembangunan infrastruktur daerah benar-benar memberikan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat.
—Adi*ztc
____________________________________________
