SIRA Sumsel Soroti Alokasi Anggaran 3 miliar Untuk Pakaian Dinas Gubernur dan wakil Gubernur Pada Tahun Anggaran 2026

Palembang tipikorinvestigasinews.id Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam organisasi Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) Sumatera Selatan berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pengadaan empat unit mobil mewah di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel dengan nilai mencapai Rp4,94 miliar.

Selain itu, SIRA juga menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur pada Tahun Anggaran 2026. SIRA menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan tidak menjadi prioritas, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi, menyatakan pihaknya meminta penjelasan terbuka dari Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel terkait tujuan pengadaan kendaraan tersebut. Ia mempertanyakan apakah rencana itu merupakan permintaan langsung dari gubernur serta apa urgensi pengadaannya.

“Kami meminta penjelasan kepada publik, apa dasar dan kebutuhan mendesak dari pengadaan empat unit mobil tersebut,” ujar Rahmat, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, SIRA mendesak Gubernur Sumatera Selatan bersama Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel untuk membatalkan rencana pengadaan mobil mewah tersebut.

Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Tak hanya itu, Rahmat juga meminta Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Sumatera Selatan. Hal ini dinilai penting karena kebijakan tersebut dianggap telah menimbulkan kegaduhan dan dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Rencana aksi demonstrasi ini diperkirakan akan digelar dalam waktu dekat sebagai bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah meninjau kembali kebijakan anggaran tersebut.

FAJARUDIN