Nias Utara, Sumatera Utara-tipikorinvestigasinews.id- 30 April 2026 — Kondisi sarana dan prasarana di menjadi sorotan publik setelah Tim Investigasi Nasional melakukan kegiatan kontrol sosial di lingkungan sekolah pada Kamis (30/4/2026).
Dalam pemantauan lapangan yang dilakukan Koordinator Liputan Kepulauan Nias, ditemukan sejumlah fasilitas sekolah yang memerlukan perhatian, di antaranya kondisi lantai yang mengalami kerusakan, plafon atau asbes yang mulai rapuh, dinding bangunan yang membutuhkan pengecatan ulang, serta fasilitas toilet yang dinilai kurang terawat.
Rincian Anggaran BOS untuk Sarana dan Prasarana
Berdasarkan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta laporan pertanggungjawaban yang dihimpun, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kegiatan sarana dan prasarana tercatat sebagai berikut:
Tahun 2023
– Tahap I: Rp120.000
– Tahap II: Rp18.071.000
Tahun 2024
– Tahap I: Rp26.450.000
– Tahap II: Rp32.982.000
Tahun 2025
– Tahap I: Rp18.029.000
– Tahap II: Rp84.152.000
Total anggaran tersebut menimbulkan perhatian masyarakat terkait kesesuaian antara penggunaan dana dengan kondisi fisik sekolah saat ini.
Upaya Konfirmasi
Tim media dan investigasi telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Sekolah, Apriani Leniati Laoli, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi terkait pelaksanaan teknis penggunaan dana BOS, khususnya untuk sektor pemeliharaan sarana dan prasarana.
Perspektif Berimbang
Sejumlah tenaga pendidik di lingkungan sekolah menyampaikan bahwa mereka belum melihat adanya perbaikan besar pada fasilitas sekolah selama beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak sekolah, dinas pendidikan, maupun lembaga pengawas terkait.
Sesuai Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis BOS, penggunaan dana BOS wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai peruntukan, termasuk untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan.
Permintaan Evaluasi
Tim Investigasi Nasional meminta serta inspektorat daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan audit apabila diperlukan, guna memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai regulasi.
Penutup
Peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan hak siswa memperoleh lingkungan belajar yang layak. Semua pihak diharapkan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil evaluasi resmi dari instansi berwenang sebelum menarik kesimpulan hukum.
Reporter: Ot. Telaumbanua
Redaksi: Tipikor Investigasi News
____________________________________________