BANDA ACEH | tipikorinvestigasinews.id ~ Sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil kini berada di persimpangan jalan antara sekadar pemenuhan formalitas birokrasi atau melakukan perombakan struktural secara fundamental. Menjawab tantangan tersebut, sebuah pertemuan strategis digelar antara tokoh muda pemerhati daerah dengan jajaran akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Kamis (07/05/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar diskusi normatif. Agenda tersebut merupakan langkah konkret untuk merumuskan kerangka kebijakan pendidikan Aceh Singkil yang selama ini dianggap masih terjebak dalam pola-pola konvensional dan minim inovasi berbasis data.
Sadryansyah Berutu, S.IP., yang juga merupakan putra daerah sekaligus alumnus Ilmu Politik USK, memaparkan analisis mendalam mengenai dinamika pendidikan di daerahnya.
Ia menyoroti adanya kesenjangan antara capaian kinerja dengan tantangan struktural yang dihadapi Aceh Singkil saat ini.
“Transformasi pendidikan tidak boleh berhenti pada narasi politis yang manis di atas kertas. Kita butuh pendekatan kebijakan yang sistematis dan terukur secara ilmiah. Publik Aceh Singkil mulai skeptis terhadap program yang hanya bersifat simbolis dan tidak berkelanjutan,” tegas Sadryansyah dalam forum tersebut.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Singkil saat ini, momentum untuk mengubah paradigma pendidikan harus segera dieksekusi agar tidak kehilangan relevansi di tengah percepatan teknologi dan tuntutan SDM unggul.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh jajaran elit akademisi FISIP USK, di antaranya:
Dr. Effendi Hasan (Wakil Dekan FISIP USK)
Novita Sari, S.IP., M.Si. (Ketua Program Studi Ilmu Politik)
Serta sejumlah peneliti dan pakar kebijakan publik.
Nilai strategis kolaborasi ini terletak pada rekam jejak tim pakar FISIP USK. Tim yang dipimpin Dr. Effendi Hasan sebelumnya telah sukses menyusun Roadmap (Peta Jalan) Pengembangan Pendidikan yang kini menjadi kebijakan resmi Pemerintah Aceh, serta telah diimplementasikan dengan hasil positif di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Barat Daya (Abdya).
“Universitas adalah laboratorium kebijakan. Setiap rekomendasi yang kami lahirkan berangkat dari riset empiris dan metodologi yang teruji, bukan sekadar opini subjektif,” jelas Sadryansyah, menekankan mengapa pelibatan USK menjadi krusial.
Sinergitas ini diharapkan menjadi bukti empiris bahwa Aceh Singkil sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan bermartabat. Pendidikan dipandang sebagai ranah multidimensi yang membutuhkan instrumen keilmuan tertinggi untuk mengelolanya.
Kehadiran FISIP USK diposisikan sebagai penyedia sistem dan model tata kelola yang telah terbukti efektivitasnya di daerah lain, guna memastikan anggaran dan program pendidikan di Aceh Singkil benar-benar berdampak pada peningkatan mutu SDM, bukan habis di tataran seremoni.
Pertemuan ini menandai dimulainya babak baru: pendidikan Aceh Singkil kini masuk ke dalam koridor ilmiah yang terencana, terukur, dan bebas dari sekadar pencitraan birokrasi.{*}
Laporan : Editor Media tipikorinvestigasinews.id : Khalikul Sakda Berutu.
____________________________________________