MAMASA-Tipikorinvestigasinews.id- masyarakat di Kabupaten Mamasa menghadapi krisis serius akibat berbagai hak dasar mereka yang terabaikan oleh pemerintah daerah. Masalah ini mencakup tidak aktifnya kartu BPJS Kesehatan masyarakat, tunggakan Siltap (Penghasilan Tetap) aparat desa, hingga gaji tenaga honorer, dokter, dan perawat yang belum dibayarkan sejak beberapa bulan terakhir.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talimbung, dalam pernyataannya, menyesalkan kelalaian pemerintah daerah yang telah menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
“Sesuai informasi, sekitar 21.000 kartu BPJS Kesehatan masyarakat tidak aktif karena pemerintah daerah belum membayar iuran sejak Januari 2025. Akibatnya, masyarakat tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Ini adalah bentuk kelalaian dan hilangnya nurani pemerintah daerah,” tegasnya, Senin (20/1/2025).
Selain masalah BPJS, ada keluhan dari para kepala desa, aparat desa, dan anggota BPD yang belum menerima Siltap, operasional, dan tunjangan mereka. Berdasarkan informasi, tunggakan Siltap masih tersisa dua bulan pada 2023 dan tujuh bulan pada 2024.
Tidak hanya itu, tenaga honorer, dokter, dan perawat juga mengeluhkan gaji yang belum dibayarkan selama beberapa bulan terakhir.
“Kelalaian pemerintah ini tidak hanya merugikan, tetapi juga mencerminkan krisis moral. Tidak dibayarkannya hak-hak dasar masyarakat, terutama terkait kesehatan, adalah masalah serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi pengelolaan keuangan oleh Penjabat (PJ) Bupati Mamasa untuk menjadikan hak masyarakat sebagai prioritas utama.
“PJ Bupati Mamasa harus segera mengevaluasi penggunaan anggaran dan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan hanya menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial, sementara hak masyarakat diabaikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk protes, masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Mamasa, kepala desa, aparat desa, dan sejumlah organisasi mahasiswa seperti GMNI, LMND, GMKI, PMII, HMI, serta jaringan pemuda lainnya akan menggelar aksi besar-besaran pada Rabu hingga Jumat mendatang.
“Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu akan turun ke jalan. Kami menuntut penyelesaian semua permasalahan, mulai dari pembayaran Siltap dan tunjangan BPD, iuran BPJS, hingga gaji tenaga honorer, dokter, dan perawat. Ini bukan lagi masalah biasa, ini adalah krisis moral dan kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi tersebut.
“Pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan kesejahteraan dan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Jika pemerintah tidak lagi peduli, lebih baik kita hentikan aktivitas pemerintahan yang tidak berguna ini,” pungkasnya.
Pewarta: Ansar kaperwil sulbar.
____________________________________________
