Mataram, (NTB) tipikorinvestigasinews.id-Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari perubahan besar menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Penetapan Mataram sebagai salah satu dari tiga daerah percontohan nasional dalam Program Kabupaten/Kota Anti Korupsi (KaTaKu) disambut positif oleh Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana.
“Kami bersyukur dan mengapresiasi penetapan Kota Mataram sebagai proyek percontohan untuk penanganan dan pencegahan korupsi. Ini bukan hanya kebanggaan, tapi sekaligus tantangan bagi kami untuk membuktikan bahwa komitmen terhadap integritas bukan sekadar retorika,” ujar Wali Kota saat memberikan keterangan usai kegiatan entry rapat bersama KPK Selasa (22/4/2025).
Menurut Mohan mataram menjadi satu dari tiga daerah terpilih di Indonesia bersama Kota Blitar dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penunjukan ini didasarkan pada hasil observasi KPK terkait komitmen, inovasi, strategi tata kelola, serta catatan audit BPK yang menunjukkan nihilnya temuan korupsi dalam dua tahun terakhir.
Wali Kota Mohan menekankan bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Mataram terus berupaya menjaga kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. “Kami melaksanakan tanggung jawab pemerintahan dengan sebaik-baiknya, berfokus pada kepuasan masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memberikan keteladanan dari pimpinan daerah. Baginya, seorang pemimpin bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga panutan dalam menjaga integritas dan mendorong pembinaan berkelanjutan bagi para pejabat di bawahnya.
“Kita tahu bahwa kewenangan publik itu sangat sensitif. Maka setiap kebijakan harus didasarkan pada kehati-hatian, kepatuhan pada aturan, dan tentu saja komitmen moral,” tambahnya.
Mohan menegaskan bahwa keberhasilan program kota anti-korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada satu dua orang, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen di lingkungan Pemkot Mataram, termasuk OPD hingga staf teknis.
“Ini bukan seremoni. Kita harus lalui proses dengan serius sampai akhir tahun nanti saat pengukuhan. Artinya butuh kerja kolektif dan koordinasi yang baik antarpihak,” ujarnya.
Empat tahun terakhir, kata Mohan, sudah menunjukkan arah positif dari upaya reformasi birokrasi di Mataram. Namun, ia mengingatkan bahwa membangun integritas tradisi bukan soal pencapaian sesaat, melainkan kerja panjang yang memerlukan konsistensi dan keberanian menjaga marwah pemerintahan.
“Selama ini mungkin kita merasa seperti menyeringai, tapi sebetulnya itu bagian dari pembelajaran agar kita semakin disiplin dan sadar bahwa setiap tindakan kita berdampak pada wajah pemerintah di mata publik,” tutupnya.
(Tim Red NTB)
____________________________________________
