Manado, Tipikorinvestigasinews.id Proyek revitalisasi dermaga dan talud Pelabuhan Manado kini menjadi pusat kontroversi. Dugaan ketidaktransparanan dan penyimpangan teknis semakin menguat, membuat publik menuntut pertanggungjawaban. PT Karya Lintas Mandiri sebagai pelaksana proyek dianggap tidak akuntabel karena enggan mencantumkan nilai kontrak pada papan informasiโsebuah keanehan yang memicu kecurigaan.
Johanis Missah, Sekjen DPP Kibar Nusantara Merdeka (KNM), menuding adanya indikasi pelanggaran serius. Salah satunya, pekerjaan drainase yang seharusnya menggunakan pengecoran lantai dasar malah hanya mengandalkan tanah timbun. “Ini jelas melanggar standar teknis dan berisiko merusak infrastruktur dalam jangka panjang,” tegasnya.
Penyimpangan juga terlihat pada pembangunan dermaga 5 dan 6. Material besi yang semestinya memenuhi standar SNI full 16/40B ternyata diganti dengan besi biasa ukuran 16. Perubahan ini diduga dilakukan tanpa persetujuan teknis, mengindikasikan potensi mark-up anggaran atau penurunan kualitas proyek.
Yang lebih mencurigakan, proyek ini dicurigai sebagai “proyek siluman” karena minimnya transparansi. Tidak adanya rincian nilai kontrak dianggap sebagai upaya menghindari pengawasan publik. “Ini bukti ketidakjujuran yang merugikan negara,” tambah Missah.
Matius Ratulangi sekertaris LP2KKNP saat investigasi menemukan fakta lebih mencengangkan. Diduga material diubah sepihak tanpa dokumen perubahan kontrak yang sah. Menurutnya cari untung dengan cara melawan hukum itu termasuk pidana.Jika terbukti, hal ini bisa menjadi dasar kuat dan pintu masuk untuk menyeret pihak terkait ke meja hijau atas dugaan korupsi.
Kejaksaan Tinggi setempat didesak segera bertindak. Masyarakat menuntut audit independen untuk mengungkap apakah proyek ini benar-benar dilaksanakan sesuai aturan atau hanya akal-akalan oknum tertentu.
PT Karya Lintas Mandiri hingga kini bungkam, tidak memberikan klarifikasi apa pun. Sikap diam ini semakin memantik kecurigaan bahwa ada yang ditutup-tutupi. Jika tidak diusut tuntas, praktik serupa bisa merajalela dan menggerogoti anggaran negara lebih besar lagi.
Masyarakat Manado menunggu tindakan tegas dari penegak hukum. Proyek strategis seperti pelabuhan seharusnya menjadi contoh tata kelola yang baik, bukan ajang main curang. Jika dibiarkan, kasus ini bisa menjadi bumerang bagi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara. (WM/Tim)
โ๏ธ Tegakkan Keadilan, Perjuangkan Kebenaran
____________________________________________