SUMENEP, tipikorinvestigasinews.id – Permasalahan rumah tidak layak huni masih membayangi warga Desa Pagerrongan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Sejumlah rumah warga tampak nyaris roboh, berdinding papan rapuh, dan beratap bocor, sehingga membahayakan keselamatan penghuni.
Fenomena ini mencerminkan masih tingginya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan. Padahal, rumah sebagai kebutuhan dasar seharusnya dapat diakses secara layak oleh setiap warga negara sesuai amanat konstitusi.
Johari, perwakilan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sapeken, menyampaikan keprihatinannya atas minimnya perhatian pemerintah.
“Sejauh ini belum ada respons nyata. Warga tidak seharusnya menunggu sampai persoalan ini viral baru kemudian mendapat bantuan. Negara mestinya hadir lebih cepat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/8/2025).
Menurut Johari, peran pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan BAZNAS sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi. Selain itu, partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya juga bisa menjadi jalan keluar melalui program pemberdayaan berbasis gotong royong.
Pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri sebelumnya memiliki program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Namun, warga Pagerrongan Besar menilai program tersebut belum menyentuh secara menyeluruh ke wilayah kepulauan.
Sejumlah pihak berharap, adanya sinergi lintas lembaga—baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga filantropi—dapat mempercepat penanganan masalah ini. Hunian yang layak, aman, dan bermartabat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga, termasuk masyarakat kepulauan di Desa Pagerrongan Besar. (MS)
____________________________________________
