BANDA ACEH | Tipikorinvestigasinews.id ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan negara. Untuk kesekian kalinya, Pemkab Aceh Singkil berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat predikat tertinggi tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH, bersama Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun, di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Jumat (19/6/2026).
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci
Keberhasilan ini tidak lepas dari pengawasan ketat dan kerja sama yang solid antara jajaran eksekutif dan legislatif. Turut mendampingi Bupati dalam seremoni tersebut antara lain Pj. Sekda Edi Widodo, Kepala BPKK Hendra Sunarno, Plt. Inspektur Fajri Samsul, serta Plt. Sekwan M. Yunus.
Opini WTP ini menjadi pengakuan resmi bahwa laporan keuangan Aceh Singkil telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bukan Sekadar Predikat, Tapi Motivasi Pelayanan
Dalam keterangannya, Bupati H. Safriadi Oyon menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menyusun laporan secara akurat dan tepat waktu.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen kolektif. Namun, perlu diingat bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.
Komitmen Berkelanjutan
Dengan diraihnya kembali opini WTP ini, Pemkab Aceh Singkil menegaskan posisinya sebagai daerah yang berkomitmen tinggi terhadap transparansi. Langkah ke depan, pemerintah daerah akan terus fokus pada:
Peningkatan Disiplin Anggaran: Memastikan pengelolaan dana yang efisien dan tepat sasaran.
Penguatan Akuntabilitas: Menjaga integritas dalam setiap proses birokrasi.
Akselerasi Pembangunan: Memanfaatkan tata kelola keuangan yang sehat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah.
Pencapaian ini sekaligus menjadi kado bagi masyarakat Aceh Singkil, membuktikan bahwa roda pemerintahan berjalan di atas rel profesionalisme dan integritas yang kuat.{*}
Laporan : Khalikul Sakda
____________________________________________
