ENREKANG,tipikorinvestiganews.id – Gelombang penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Kabupaten Enrekang memasuki babak baru. Hari ini, Selasa (20/1/2026),
Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Lingkar Tambang kembali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa Jilid VI.
Massa mengawali aksi dengan memblokir Jalan Poros Enrekang-Toraja yang menyebabkan lalu lintas lumpuh total, sebelum akhirnya bergerak menuju Mapolres Enrekang dan Gedung DPRD Enrekang.
Poin-Poin Tuntutan Utama Massa
Dalam orasi yang berlangsung panas, koordinator lapangan menyampaikan beberapa poin krusial yang menjadi dasar pergerakan mereka:
1)_Pencabutan IUP: Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Hadaf Karya Mandiri.
2)_Keberpihakan Pemerintah: Menuntut Pemkab dan DPRD Enrekang untuk secara tegas berdiri di samping rakyat, bukan di sisi investor.
3)_Warning untuk BPN: Massa memberikan peringatan keras kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak “main mata” atau melakukan kongkalikong dengan pihak investor terkait lahan masyarakat.
4)_Reformasi Hukum: Massa menuntut pencopotan Kapolres Enrekang dan mendesak perwujudan supremasi hukum yang bersih di Bumi Massenrempulu.
Hasil Perundingan: DPRD Sepakat Menolak
Setelah melakukan aksi blokade dan orasi di depan gedung dewan, perwakilan massa akhirnya diterima masuk ke ruang rapat DPRD.
Di dalam ruangan, suasana sempat tegang saat massa membentangkan spanduk penolakan di depan para anggota dewan.
Namun, audiensi tersebut membuahkan hasil signifikan. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Enrekang akhirnya menyatakan sikap resmi: Menolak keberadaan tambang emas tersebut.
Kesepakatan ini dituangkan dalam poin-poin yang akan segera diteruskan ke pemerintah pusat sebagai aspirasi mutlak rakyat Enrekang.
Kondisi Lalu Lintas
Sempat terjadi kemacetan panjang di jalan poros utama akibat blokade jalan menggunakan kendaraan bak terbuka dan ban bekas. Namun, pasca dicapainya kesepakatan di DPRD, massa mulai membuka akses jalan secara perlahan di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
Menekankan pada “Aksi Jilid VI” yang menunjukkan persistensi warga. Tuntutan terhadap Presiden Prabowo dan Menteri ESDM memberikan skala nasional pada isu lokal ini.
(Demmalino Tipikor)
____________________________________________
