Aceh Singkil, tipikorinvestigasinews.id~Banda Aceh, 14 Juni 2025 – Gema penolakan terhadap pemindahan empat pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara semakin menggema. Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, tampil tegas dan lantang menyuarakan suara rakyat: “Empat pulau itu milik Aceh, dan harus segera dikembalikan. Titik!”
Dalam wawancara eksklusif di salah satu hotel di Banda Aceh pada Sabtu (14/6), Azhari Cage — yang dikenal sebagai mantan Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) — menyampaikan penolakannya atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang secara administratif memindahkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke wilayah Sumatera Utara.
“Kepmen itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur batas wilayah Provinsi Aceh. Tidak ada satupun keputusan menteri yang bisa mengubah undang-undang,” tegas Cage, penuh keyakinan.
Menurutnya, pulau-pulau tersebut secara historis, kultural, dan administratif adalah bagian sah dari Aceh. “Jangan sekali-kali bermain-main dengan sejarah dan hak rakyat. Ini bukan sekadar soal batas wilayah, ini soal harga diri Aceh,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar tak bermain api dengan mengusik wilayah Aceh, apalagi mengabaikan semangat damai Helsinki yang telah menjadi fondasi perdamaian di Tanah Rencong.
“Jangan lukai hati rakyat Aceh. Jangan buat kegaduhan di bumi Nanggroe. Bila pemerintah ingin damai tetap lestari, maka hormatilah Aceh dengan segenap hak dan wilayahnya,” ujar Cage tajam.
Sebagai penutup, Azhari Cage mengeluarkan pernyataan yang menggema kuat dan jelas:
> “Tidak ada negosiasi. Tidak ada kompromi. Pulau-pulau itu milik rakyat Aceh. Pulangkan, maka masalah selesai.”
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa rakyat Aceh tidak akan diam. Di tengah suhu politik yang kembali memanas, suara dari tokoh-tokoh seperti Cage menjadi representasi keteguhan hati rakyat Aceh dalam mempertahankan setiap jengkal tanahnya, {syah}
____________________________________________
