Aceh Singkil, tipikorinvestigasinews.id, Aroma busuk dugaan korupsi kembali tercium di tubuh birokrasi Aceh Singkil. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Dinas Kesehatan setelah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh mengungkap kelebihan pembayaran sebesar Rp143.759.545,40 akibat kekurangan volume pekerjaan pada proyek tahun anggaran 2024.
Merespons hal tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Arah Pemuda Aceh (DPW ARPA) dan Forum Mahasiswa Aceh Singkil (FORMAS) kompak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH)—termasuk Polda Aceh dan Kejati Aceh—untuk segera turun tangan mengusut tuntas kasus yang berpotensi menjadi skandal baru dalam pengelolaan dana publik ini.
> “Kelebihan bayar ratusan juta rupiah di Dinas Kesehatan ini bukan angka kecil. Ini uang rakyat! Jangan biarkan dugaan kejahatan ini menguap begitu saja. Semua yang terlibat harus diperiksa—PPK, PPTK, hingga kepala dinas,” tegas Ahmad Fadil Lauser Melayu, Ketua FORMAS, Jumat (26/7/2025).
Fadil menilai bahwa temuan BPK ini tak bisa dipandang sebagai kesalahan administratif semata.
Ada indikasi kuat praktik curang dan penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah sekaligus melecehkan amanah pelayanan kesehatan.
Hal senada disampaikan Rusdi Azmi, Sekretaris Jenderal DPW ARPA. Ia menyebut, praktik manipulatif seperti ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa dan keselamatan publik.
“Bayangkan jika bangunan Puskesmas dibangun tanpa memenuhi volume sesuai kontrak. Itu bisa membahayakan keselamatan pasien dan petugas medis.
Ini pengkhianatan terhadap amanat anggaran daerah dan bentuk pelecehan terhadap masyarakat kecil yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang layak,” kata Rusdi lantang.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, disebutkan bahwa dari total nilai kontrak proyek di Dinas Kesehatan sebesar Rp5.943.106.000, ditemukan kekurangan volume yang berdampak pada kelebihan pembayaran Rp143 juta lebih.
Proyek tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas serta sarana kesehatan lainnya yang tidak sesuai dengan gambar teknis dan spesifikasi kontrak.
BPK bahkan secara terang menyebut akar permasalahannya:
Kepala Dinas Kesehatan tidak optimal dalam mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
PPTK tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan teknis pekerjaan;
Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;
Pengawas lapangan gagal menjalankan fungsi secara profesional.
Atas dasar itu, FORMAS dan DPW ARPA menilai bahwa laporan BPK bukan sekadar catatan administratif, melainkan bukti awal kuat untuk membuka penyelidikan hukum mendalam.
“Jangan sampai ini berhenti jadi laporan meja yang dilupakan. Kami akan terus mengawal kasus ini.
Dinas Kesehatan harus dibersihkan dari mental korup yang meracuni pelayanan publik,” tegas Fadil.
Lebih lanjut, keduanya mengingatkan bahwa sektor kesehatan bukan tempat bermain untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dana kesehatan adalah napas terakhir masyarakat kecil yang bergantung pada layanan negara.
> “Kalau fasilitas kesehatan dibangun dengan cara curang, maka itu sama saja membunuh rakyat secara perlahan. APH harus bertindak sekarang—bukan besok, bukan nanti,” pungkas Rusdi.
Dengan suara lantang dan konsisten, FORMAS dan DPW ARPA menyerukan bahwa tidak ada tempat bagi praktik korupsi di sektor pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hukum harus ditegakkan, dan pelaku harus diadili tanpa kompromi.,
{syahdun}
____________________________________________