Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Drs. H. Edwar Chandra, M.H., dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sumsel.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta memperkuat kelembagaan TPID dan TP2DD.
Dalam rakor ini, para narasumber menyampaikan berbagai informasi penting. Kepala BPS Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, menjelaskan tentang perkembangan inflasi di Sumsel dan memproyeksikan kondisi hingga akhir tahun 2025.
Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Sumsel, Wan Dayantolis, menyampaikan potensi ancaman cuaca ekstrem dan bencana alam yang bisa memengaruhi ketersediaan bahan pangan.
Perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, agar program pengendalian inflasi benar-benar berjalan dan terasa langsung oleh masyarakat.
Sekda Sumsel, dalam pemaparannya, menyebutkan bahwa inflasi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2025 berada di angka 2,44% (year on year). Angka ini memang masih dalam batas aman, tapi menjadi yang tertinggi di Sumatera. Oleh karena itu, setiap daerah diminta untuk lebih waspada dan cepat bertindak.
“Harapan kami, TPID di setiap kabupaten dan kota bisa lebih aktif menyelesaikan permasalahan di lapangan, agar masyarakat tidak menjadi korban dari kenaikan harga,” kata Sekda Edwar Chandra.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Duddy Adiya, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel cukup tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Namun, sebagai daerah agraris, Sumsel sangat rentan terhadap cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada pasokan dan harga pangan strategis.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Bupati Enos menegaskan bahwa Pemkab OKU Timur siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat demi melindungi kestabilan ekonomi, menjaga harga tetap terkendali, dan memastikan kebutuhan pokok rakyat tetap tersedia dan terjangkau.
Dirinya berharap hasil rakor dapat segera diimplementasikan dalam kebijakan daerah, guna memastikan kestabilan harga di OKU Timur tetap terjaga dan masyarakat tidak terdampak secara ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja keras dan menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Sumber Berita: Diskominfo OKU Timur
Editing : MR ( Kabiro)
____________________________________________
