ACEH SINGKIL,Tipikorinvestigasinews.id–
Gelombang aspirasi masyarakat kembali menggema di Bumi Syekh Abdurrauf. Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Aspirasi Singkil (GAMPEMAS) bersama massa gabungan menyatakan kesiapannya untuk mendatangi Kantor DPRK Aceh Singkil dalam waktu dekat. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian tuntutan sekaligus mempertanyakan komitmen para wakil rakyat terhadap kepentingan publik.
Koordinator lapangan aksi, Ramli Manik, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sekitar 700 massa untuk turun langsung dalam demonstrasi tersebut.
“Benar, kami telah menyiapkan massa kurang lebih 700 orang untuk turun langsung dalam aksi ini,” ujar Ramli saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (25/02/2025).
Menurutnya, jumlah massa yang signifikan ini mencerminkan besarnya perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan yang tengah berkembang di daerah.
Ia menegaskan, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan wujud kesadaran kolektif masyarakat yang mendambakan transparansi, kepastian, dan tanggung jawab dari para pemegang mandat rakyat.
Dalam keterangannya, GAMPEMAS mendesak agar DPRK segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026. Selain itu, mereka juga meminta pertanggungjawaban terbuka terkait penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) dewan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
“Kami menuntut kepada DPRK Aceh Singkil, mulai dari pimpinan hingga seluruh anggota, agar segera mengesahkan APBK 2026 dan mempertanggungjawabkan seluruh dana pokir kepada masyarakat. Ini penting demi transparansi dan kepentingan publik,” tegas Ramli.
Ia menambahkan, aksi ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama, sekaligus pengingat bahwa setiap kebijakan dan penganggaran daerah sejatinya harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.
GAMPEMAS memastikan, aksi yang akan digelar tetap mengedepankan prinsip damai, tertib, dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka berharap, suara yang disampaikan nantinya dapat menjadi jembatan dialog konstruktif antara masyarakat dan lembaga legislatif, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.{syah}.
____________________________________________
