Jakarta : tipikorinvestigasinews.id – Dr. Iswadi, akademisi dan pemerhati pendidikan, menyerukan agar pemerintah daerah Aceh segera mengkaji ulang kebijakan pendidikan yang mengurangi bahkan menghapus sebagian mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan identitas budaya dan karakter generasi muda Aceh di tengah derasnya arus globalisasi.
Ia menilai, muatan lokal bukan sekadar pelengkap kurikulum, melainkan fondasi penting dalam membentuk jati diri peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat Aceh. Karena itu, ia mendorong agar mata pelajaran berbasis kearifan lokal kembali dihidupkan secara sistematis dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian akademik dan kompetensi global. Di Aceh, pendidikan juga harus menjadi sarana menjaga nilai akhlak, keislaman, dan budaya lokal yang diwariskan para leluhur,ujar Dr. Iswadi.
Menurutnya, jika pendidikan hanya menekankan aspek kognitif tanpa memperkuat akar budaya, maka generasi muda akan kehilangan arah identitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada lunturnya nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Aceh.
Dalam usulannya, Dr. Iswadi menekankan pentingnya menghidupkan kembali beberapa mata pelajaran muatan lokal yang dinilai memiliki peran strategis. Di antaranya adalah Pendidikan Akhlak, Al-Qur’an dan Hadits, Sejarah Islam, Arab-Melayu, serta Bahasa Aceh.
Ia menjelaskan bahwa Pendidikan Akhlak harus menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan di Aceh. Hal ini penting mengingat tantangan moral yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks, terutama di era digital yang membuka akses luas terhadap berbagai pengaruh luar.
Sementara itu, mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadits serta Sejarah Islam dianggap penting untuk memperkuat pemahaman keagamaan siswa. Tidak hanya dari sisi ibadah, tetapi juga dalam memahami sejarah peradaban Islam yang pernah berkembang dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh.
Sejarah Islam bukan hanya pengetahuan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi nilai dan peradaban. Aceh memiliki keterikatan sejarah yang kuat dengan perkembangan Islam di Nusantara, jelasnya.
Selain itu, Arab-Melayu dinilai memiliki nilai historis yang tinggi karena menjadi salah satu media intelektual yang dahulu digunakan dalam literatur keislaman di kawasan Nusantara. Dengan mempelajarinya kembali, generasi muda diharapkan mampu memahami warisan intelektual yang hampir terlupakan.
Perhatian khusus juga diberikan pada Bahasa Aceh, yang menurut Dr. Iswadi mengalami penurunan penggunaan secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda di wilayah perkotaan. Ia menilai fenomena tersebut sebagai sinyal serius yang tidak boleh diabaikan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Bahasa Aceh semakin jarang digunakan, bahkan dalam lingkungan keluarga. Ini adalah tanda bahwa ada pergeseran budaya yang perlu segera diantisipasi, ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga mengandung nilai budaya, kearifan lokal, dan sejarah panjang masyarakat. Jika tidak segera dilestarikan melalui pendidikan formal, Bahasa Aceh berisiko mengalami kemunduran yang lebih jauh di masa depan.
Dr. Iswadi menilai sekolah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah. Oleh karena itu, integrasi Bahasa Aceh dalam kurikulum muatan lokal dianggap sebagai langkah penting yang harus segera dilakukan kembali secara terstruktur dan berkelanjutan.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam dalam kerangka otonomi daerah. Kondisi ini, menurutnya, seharusnya menjadi dasar penguatan kembali materi pendidikan yang bernuansa keislaman dan kebudayaan lokal di sekolah sekolah.
Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan di Aceh harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan globalisasi dan pelestarian nilai lokal. Keduanya tidak harus dipertentangkan, tetapi justru dapat berjalan beriringan jika dirancang dengan bijak.
Penguatan muatan lokal tidak bertentangan dengan pendidikan nasional. Justru sebaliknya, ini memperkaya keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.
Dr. Iswadi juga mengajak pemerintah daerah, dinas pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan kembali arah kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada pelestarian budaya lokal.
Ia menegaskan bahwa isu ini bukan semata persoalan kurikulum, tetapi menyangkut masa depan identitas masyarakat Aceh.
Ini bukan sekadar soal mata pelajaran di sekolah. Ini soal siapa kita di masa depan sebagai masyarakat Aceh. Pendidikan harus memperkuat jati diri, bukan justru membuat kita tercerabut dari akar budaya sendiri tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dr. Iswadi berharap pemerintah dapat membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan pengurangan muatan lokal di sekolah. Ia mendorong agar dilakukan kajian ulang secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga bahasa dan budaya daerah sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
Jika bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Dan jika tidak sekarang, kapan lagi? tutupnya.
Abdi S
____________________________________________