Oleh: Johari
SUMENEP – 5 Agustus 2025
Sebuah video berdurasi 1 menit 24 detik yang beredar di WhatsApp dan media sosial seolah menjadi cermin tajam yang memantulkan wajah muram kepedulian pemerintah. Dalam rekaman itu, seorang ibu tergelincir dan terjatuh dari sepeda motor di jalan rusak berlumpur di poros penghubung Desa Gellaman–Pajennangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
Namun yang menyayat hati publik bukan hanya luka fisik sang ibu—melainkan jeritan batinnya yang mewakili ribuan suara kecewa atas janji politik yang dikhianati.
“Saya cuma mau ke pengajian, tapi malah jatuh. Mana janjimu, Pak Dewan? Katamu mau perbaiki jalan ini! Tapi mana buktinya.
Kalimat itu, diucapkan dalam isak tangis dan kesakitan, menjadi semacam manifes rakyat kecil yang terus berharap, namun tak kunjung dijemput realisasi.
Dalam banyak momentum kampanye, janji pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kepulauan sering menjadi komoditas politik. Namun setelah pemilu usai dan para wakil rakyat duduk di kursi empuk parlemen, komitmen berubah jadi kenangan kosong. Jalan rusak tak diperbaiki, tangis warga tak terdengar.
Sementara di pusat kota Sumenep, perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 berlangsung megah. Pejabat dan elite daerah larut dalam euforia nasionalisme seremonial. Di saat yang sama, masyarakat di Kangean harus melintasi jalan penuh lumpur, gelap tanpa penerangan, dan berisiko kehilangan nyawa hanya untuk pergi ke sekolah, pasar, atau pengajian.
Lord Johari, pengamat pembangunan wilayah Kepulauan Kangean, menegaskan bahwa apa yang terjadi hari ini bukan semata kelalaian, tetapi ketimpangan struktural yang disengaja.
“Pembangunan di Kangean ini seakan hanya dijadikan janji-janji manis jelang pemilu. Kami muak. Warga bukan hanya menanti, mereka berjuang di tengah keterasingan yang dibuat sistematis,” tegasnya.
Warga setempat juga menyebut telah berulang kali menyampaikan laporan dan permintaan perbaikan, namun tidak pernah ditanggapi. Jalan rusak tetap dibiarkan menganga sebagai lubang harapan.
Video viral ini tidak boleh hanya dianggap sebagai insiden biasa. Ini adalah alarm moral bagi pemerintah daerah dan wakil rakyat, bahwa janji yang tidak ditepati dapat menimbulkan korban fisik maupun psikologis.
Pemerintah daerah dan DPRD Sumenep seharusnya tidak hanya hadir saat kampanye atau menjelang pemilu. Mereka punya tanggung jawab konstitusional untuk menjamin infrastruktur dasar yang aman bagi rakyat, terlebih di wilayah terpencil seperti kepulauan.
Kami percaya bahwa jalan rusak bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi simbol kealpaan negara. Ketika seorang ibu terjatuh karena jalan berlumpur, itu bukan kecelakaan semata — melainkan hasil dari ketidakhadiran negara yang seharusnya melindungi rakyatnya.
Dan kini, publik bertanya dengan getir:
“Haruskah darah lebih dulu tumpah, baru kalian ingat janji yang kalian ucapkan dengan mulut manis penuh dusta?”
____________________________________________
