Kapuas Hulu 26 Oktober 2025, tipikorinvestigasinews.id-Pergeseran status hutan adat menjadi taman nasional kembali menuai polemik di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Masyarakat adat yang selama berabad-abad mendiami dan mengelola kawasan hutan tersebut kini menghadapi perubahan besar yang berdampak langsung terhadap ekonomi, budaya, dan kehidupan sosial mereka.
Kondisi Hutan Adat Sebelum Klaim
Sebelum adanya klaim pemerintah terhadap wilayah adat, masyarakat setempat memiliki sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hutan bagi mereka bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan spiritual dan sosial.
Mereka memanfaatkan hasil hutan secara arif — mulai dari pangan, obat-obatan, hingga bahan bangunan — tanpa merusak keseimbangan ekosistem.
Model pengelolaan ini telah terbukti menjaga keberlanjutan hutan, serta menjadi dasar ekonomi lokal yang mandiri. Hasil hutan bukan hanya menopang kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Dampak Ekonomi Setelah Penetapan Taman Nasional
Namun, setelah kawasan tersebut diklaim dan ditetapkan sebagai taman nasional, masyarakat adat kehilangan hak akses terhadap sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Larangan menebang, memanen hasil hutan, atau bahkan sekadar berladang di kawasan yang telah berstatus konservasi, membuat masyarakat kehilangan sumber penghasilan utama.
Dampak ekonomi pun tidak dapat dihindari.
1. Pendapatan masyarakat menurun tajam, karena mereka tak lagi dapat memanfaatkan hasil hutan seperti rotan, madu, damar, dan tanaman obat.
2. Model ekonomi baru berbasis pariwisata konservasi yang diperkenalkan pemerintah tidak serta-merta memberikan keuntungan bagi warga lokal. Sebagian besar keuntungan justru dinikmati pihak luar, sementara masyarakat hanya menjadi penonton.
3. Ketergantungan ekonomi meningkat, dan sebagian warga terpaksa beralih ke pekerjaan informal atau migrasi ke kota.
Akibatnya, kemiskinan struktural dan hilangnya kemandirian ekonomi adat semakin meluas. Selain itu, banyak tradisi dan ritual adat yang mulai ditinggalkan karena hutan yang menjadi pusat kegiatan spiritual kini berada di bawah pengawasan ketat pihak taman nasional.
Protes dan Perjuangan Masyarakat Adat
Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat adat di berbagai daerah melakukan protes damai, dialog dengan pemerintah, hingga menggugat kebijakan penetapan taman nasional ke jalur hukum. Mereka menegaskan bahwa hutan adat adalah warisan leluhur yang dikelola secara lestari jauh sebelum lahirnya undang-undang kehutanan modern.
Namun, perjuangan ini sering kali terhambat oleh birokrasi, kurangnya dukungan hukum, dan stigma terhadap masyarakat adat sebagai “perambah hutan”. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa masyarakat adat justru pelindung sejati hutan tropis Indonesia.
Landasan Hukum dan Hak Masyarakat Adat
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk memungut hasil hutan guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.”
Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Dengan demikian, klaim sepihak terhadap wilayah adat sebagai kawasan konservasi tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memperkuat posisi masyarakat adat melalui pengakuan Desa Adat sebagai subjek hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul.
Kesimpulan
Penetapan hutan adat menjadi taman nasional tanpa mempertimbangkan hak masyarakat setempat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang serius. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam telah mengancam kesejahteraan dan identitas budaya masyarakat adat.
Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana konservasi tidak mengorbankan hak ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Keberhasilan konservasi sejati hanya dapat tercapai bila masyarakat adat ditempatkan sebagai mitra utama dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia…
Redaksi: TipikorInvestigasiNews.id
Editor: Adi ztc
Tegakkan keadilan,perjuangkan kebenaran.
____________________________________________
