Mataram(NTB) tipikorinvestigasinews.id – Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Pemeriksaan ini dimulai sejak 11 April dan akan berlangsung hingga 10 Mei 2025.
Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.
“Pemda Provinsi NTB transparan dalam penyampaian maupun penyiapan dokumen yang dibutuhkan para auditor pada saat pemeriksaan,” ujar Sekda NTB, Sabtu (12/4/2025).
Agenda pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB.
Ia menambahkan, pemeriksaan ini merupakan agenda rutin yang didasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. LKPD wajib disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Tugas kita adalah memberikan keyakinan kepada pemeriksa dengan menunjukkan bukti autentik yang bisa dipertanggungjawabkan serta menjamin akuntabilitas tinggi atas setiap kegiatan,” jelasnya.
Menurutnya, laporan keuangan yang memenuhi standar kewajaran akan berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Entry meeting ini menjadi bagian penting dari proses pemeriksaan, sekaligus sarana komunikasi antara BPK dengan entitas yang diperiksa.
“Pemeriksaan ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Diharapkan tercipta komunikasi yang baik, efisien, dan efektif dalam memberikan kelancaran selama proses pemeriksaan berlangsung,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab BPK Perwakilan NTB, Muhammad Suwarno, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik.
“Kami berharap seluruh instansi dapat bekerja sama dengan baik dan memberikan data serta informasi yang akurat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari entry meeting ini, seluruh OPD dan pihak terkait diimbau untuk mendukung proses pemeriksaan dengan menyiapkan dokumen serta informasi yang diperlukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemeriksaan yang transparan dan cermat diharapkan mampu mendorong tata kelola keuangan negara yang semakin baik serta mendukung pencapaian pembangunan nasional secara optimal.
( Jody .S. / Ketua Intelijen Nasional)
____________________________________________