Muratara, Sumatera Selatan ,tipikorinvestigasinews.id – Aktivitas tambang emas ilegal atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), semakin meresahkan masyarakat. Bukan hanya merusak lingkungan, aktivitas ini juga menimbulkan penderitaan langsung bagi warga yang menggantungkan hidup pada aliran Sungai Rawas.
Air sungai yang dahulu jernih dan menjadi sumber kehidupan kini berubah keruh dan tercemar. Warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci. “Kami tidak bisa lagi pakai air sungai. Sudah kotor, berbau, dan penuh lumpur,” ungkap salah seorang warga bantaran sungai Jumat 30/05 2025,dengan nada sedih.
Meski isu ini telah ramai diperbincangkan di media sosial dan mendapat sorotan publik, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Pemkab Muratara, aparat penegak hukum (APH), maupun pihak DPRD. Warga menilai respons pemerintah sangat lamban dan terkesan tutup mata.
Warga Curiga Ada Kongkalikong
Kekesalan warga semakin memuncak ketika puluhan alat berat terlihat bebas beroperasi di kawasan tersebut sejak dua bulan terakhir. Anehnya, belum ada satupun yang ditertibkan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat di kalangan masyarakat bahwa ada oknum dari dinas terkait maupun APH yang ikut bermain, bahkan memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
“Kami menduga ada kongkalikong. Masak iya, alat berat sebanyak itu bisa masuk tanpa sepengetahuan aparat? Mereka diam saja seolah tak tahu apa-apa,” kata warga lainnya.
Kecurigaan ini diperkuat oleh tidak adanya transparansi atau penindakan nyata, meski bukti aktivitas tambang ilegal sudah tersebar luas di media sosial. Warga pun merasa frustrasi, kehilangan kepercayaan, dan bingung harus mengadu ke mana lagi.
Ancaman Serius: Hutan Lindung & Bencana Alam
Dampak PETI di Ulu Rawas tak hanya soal pencemaran air. Kawasan hutan lindung di sekitar lokasi tambang juga ikut terancam. Penebangan pohon dan pengerukan tanah secara masif membuka jalan bagi bencana ekologis yang lebih besar, seperti banjir, tanah longsor, dan rusaknya habitat satwa liar.
“Kalau ini terus dibiarkan, bencana besar tinggal menunggu waktu. Jangan sampai Muratara jadi korban karena kelalaian dan pembiaran,” ujar seorang pemerhati lingkungan lokal.
Harapan Warga: Bertindak Sebelum Terlambat
Masyarakat Muratara mendesak Pemkab, DPRD, dan APH untuk tidak hanya berjanji, tetapi segera bertindak nyata. Mereka meminta penertiban tambang ilegal, pemeriksaan terhadap alat berat yang masuk, serta penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan oknum.
“Dengan siapa lagi kami mengadu kalau semua diam?” pungkas warga dengan nada putus asa. (Tim TIPIKOR)
____________________________________________