Mamasa, Tipikorinvestigasinews.id 8 Oktober 2025 – Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menghadiri diskusi terbuka bersama masyarakat dan tokoh adat terkait penetapan batas Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, jajaran Forkopimda Mamasa, perwakilan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) yang diwakili Muhammad Rasul, perwakilan BPKH, serta Aliansi Pemerhati Masyarakat Lingkungan dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) cabang Mamasa.
Dalam sambutannya, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wadah dialog terbuka untuk mencari solusi terbaik terkait tapal batas yang selama ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
> “Hari ini kita berdiskusi untuk mencari solusi bagi masyarakat Mamasa yang sudah bermukim puluhan tahun agar tetap merasa aman dan nyaman. Di sisi lain, kita ingin memastikan agar program pemerintah daerah maupun pusat tidak merugikan masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mamasa menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
> “Kami dari DPRD mengapresiasi langkah Bupati Mamasa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Kami berharap pihak BBKSDA dapat memperhatikan dan menindaklanjuti usulan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Mamasa, termasuk melakukan penetapan batas ulang,” tegasnya.
Dalam sesi akhir diskusi, sejumlah poin kesimpulan penting berhasil dirumuskan, di antaranya:
1. Meminta pihak terkait untuk meninjau kembali tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya agar ditindaklanjuti sesuai kondisi riil di lapangan.
2. Wilayah permukiman warga yang telah lama dihuni dan masuk kawasan hutan konservasi agar dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari zona kawasan hutan.
3. Pihak BBKSDA diharapkan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat sekitar, terutama dalam proses penentuan batas wilayah ke depan.
Sebagaimana diketahui, belakangan ini muncul polemik antara masyarakat sekitar TNGD dengan pihak BBKSDA terkait batas kawasan taman nasional. Masyarakat menilai, penetapan batas tersebut dilakukan tanpa pelibatan dan pertimbangan yang cukup terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.
Dengan adanya forum diskusi ini, Pemerintah Kabupaten Mamasa berharap tercipta kesepahaman antara masyarakat, pemerintah, dan pihak pengelola kawasan konservasi dalam mewujudkan keadilan serta keberlanjutan lingkungan.
(Siaran Pers: Bidang IKP Diskominfosandi Kabupaten Mamasa)
Pewarta media Tipikor kaperwil sulbar ansar.
____________________________________________
