TAMBOLAKA, Sumba Barat Daya NTT
21/11/2025 — tipikorinvestigasinews.id
Oleh: JUSUP KOEHOEA (Ketua Forum Guru NTT)
Di tengah perubahan kebijakan pendidikan, muncul pandangan yang cenderung menyamakan guru dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa regulasi turunan memperlakukan guru layaknya pegawai administratif, seakan profesi guru identik dengan tugas-tugas birokrasi. Padahal, pemahaman seperti ini perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menempatkan profesi guru pada posisi yang sebenarnya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) merupakan regulasi khusus yang mengatur profesi guru secara lengkap—mulai dari kualifikasi, kompetensi, pengembangan profesional, hingga perlindungan dan kesejahteraan. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan bahwa guru merupakan profesi yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan pegawai administratif.
Sebagai lex specialis, UUGD menjadi rujukan utama dalam berbagai hal yang menyangkut profesi guru. Karena itu, setiap kebijakan kepegawaian yang bersinggungan dengan profesi guru seharusnya mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut.
Banyak guru saat ini harus mengikuti prosedur administratif yang cukup berat—mulai dari pelaporan berlapis hingga mekanisme kepegawaian yang sangat teknis. Kondisi tersebut tidak selalu sejalan dengan kebutuhan profesi guru yang menuntut kreativitas, ruang inovasi, dan fokus pada proses pembelajaran.
Ketika beban administrasi menjadi berlebihan, beberapa hal dapat terdampak, antara lain:
- kreativitas pedagogis berkurang,
- ruang inovasi menyempit,
- waktu pembelajaran tersita untuk laporan,
- fokus guru terhadap murid menjadi tidak optimal.
Guru pada dasarnya adalah tenaga pendidik, bukan petugas administrasi. Karena itu, kebijakan birokrasi yang terlalu kaku sering kali tidak selaras dengan kebutuhan profesi.
Jika seorang guru berstatus ASN, status tersebut hanya berkaitan dengan hubungan kerja, penggajian, dan tugas birokratis tertentu. Namun identitas profesionalnya tetap sebagai guru yang tunduk pada standar kompetensi, etika profesi, dan aturan khusus yang telah ditetapkan dalam UUGD.
Sebagaimana dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah tetap berpedoman pada standar profesinya, demikian pula guru memegang aturan profesi sebagai landasan utama.
Beberapa negara yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikannya—Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan—menempatkan profesi guru sebagai profesi yang mandiri dan sangat dihormati. Mereka memberikan ruang keilmuan yang luas bagi guru agar dapat berinovasi. Indonesia dapat belajar dari pendekatan tersebut untuk memperkuat peran guru di tanah air.
Jika profesi guru ditempatkan hanya sebagai bagian dari sistem administrasi, maka terdapat risiko menurunnya profesionalisme, menyempitnya ruang kerja akademik, dan berkurangnya inovasi dalam pembelajaran.
Guru memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, profesi guru memerlukan regulasi khusus, perhatian khusus, serta penghormatan yang sesuai dengan kedudukannya.
Memahami guru sebagai profesi yang memiliki aturan tersendiri akan membantu memperkuat pendidikan di Indonesia. Penempatan yang tepat terhadap profesi guru merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas pendidikan semakin baik di masa mendatang.
Pewarta: Gunter Guru Ladu Meha
____________________________________________
