Jakarta : tipikorinvestigasinews.id – Gelombang aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan nelayan di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius sejumlah pengamat kebijakan publik. Aksi tersebut dinilai mencerminkan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap kinerja sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di lapisan bawah.
Menanggapi situasi tersebut, pengamat kebijakan publik Dr. Iswadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri dalam kabinetnya. Menurutnya, dinamika sosial yang berkembang tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa, melainkan sinyal adanya ketidaksesuaian antara arah kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.
Ketika mahasiswa dan nelayan turun ke jalan secara bersamaan, itu menunjukkan adanya masalah struktural yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus membaca ini sebagai alarm kebijakan, ujar Dr. Iswadi dalam keterangannya kepada media.
Ia menambahkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong munculnya ketidakpuasan publik adalah belum optimalnya kinerja sebagian kementerian dalam menerjemahkan visi Presiden ke dalam program yang konkret dan tepat sasaran. Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat percepatan pembangunan nasional apabila tidak segera direspons dengan langkah korektif yang tegas.
Dr. Iswadi menilai bahwa evaluasi kabinet merupakan instrumen penting dalam memastikan efektivitas pemerintahan. Ia menekankan bahwa reshuffle atau penyesuaian komposisi menteri bukan semata-mata persoalan politik, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Presiden harus berani melakukan evaluasi berbasis kinerja. Tidak cukup hanya loyalitas politik, tetapi juga kemampuan teknokratis dan keberpihakan terhadap rakyat, tegasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa beberapa sektor strategis seperti kelautan, pendidikan, dan ekonomi rakyat masih menghadapi tantangan serius. Nelayan, misalnya, masih mengeluhkan akses terhadap subsidi, infrastruktur penangkapan ikan, hingga stabilitas harga hasil laut. Sementara itu, mahasiswa menyoroti perlunya kebijakan yang lebih progresif dalam bidang pendidikan, kesempatan kerja, dan inovasi.
Menurut Dr. Iswadi, permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di lapangan. Ia menilai bahwa hal ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas kebijakan, tetapi juga efektivitas kepemimpinan di tingkat kementerian.
Jika menteri tidak mampu menjembatani visi Presiden dengan kebutuhan nyata masyarakat, maka akan terjadi stagnasi kebijakan. Inilah yang harus segera diperbaiki, jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih terbuka dan responsif dari para pejabat negara. Dalam era digital saat ini, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, kurangnya komunikasi yang efektif sering kali memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah, meskipun sebagian kebijakan sebenarnya memiliki tujuan yang baik.
Masalahnya bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintah harus hadir dalam ruang publik dengan narasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat, katanya.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap reaktif semata terhadap aksi demonstrasi, melainkan harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi yang konstruktif. Ia mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan kelompok mahasiswa, nelayan, serta elemen masyarakat lainnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada soliditas internal kabinet. Oleh karena itu, Presiden Prabowo diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh menteri bekerja dalam satu garis komando yang selaras dengan visi pembangunan nasional.
Evaluasi kabinet harus dilakukan secara berkala dan objektif. Jangan sampai ada menteri yang bekerja sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Semua harus berada dalam satu orkestrasi kebijakan, ujarnya.
Dalam pandangannya, momentum protes yang terjadi saat ini seharusnya dapat menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik. Ia optimistis bahwa dengan langkah evaluasi yang tepat, pemerintah dapat memperbaiki berbagai kelemahan yang ada sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan.
Ini adalah kesempatan bagi Presiden untuk melakukan konsolidasi besar dalam pemerintahan. Evaluasi bukan bentuk kelemahan, tetapi bukti keseriusan dalam membangun negara, tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Dr. Iswadi kembali menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan. Ia berharap agar langkah-langkah perbaikan segera dilakukan agar dinamika sosial yang terjadi tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap pemerintah.
Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang konkret, cepat, dan tepat sasaran, pungkasnya.
Tentang Dr. Iswadi
Dr. Iswadi merupakan pengamat kebijakan publik yang aktif memberikan analisis terkait isu-isu pemerintahan, sosial, dan pembangunan di Indonesia. Ia kerap menjadi narasumber dalam berbagai diskusi kebijakan nasional.
Abdi S
____________________________________________