Jakarta : Tipikorinvestigasinewsid-Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd memberikan pandangannya mengenai kebijakan yang bermanfaat, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada aspek teknokrasi semata, tetapi juga pada pengaruh politik yang efektif. Menurutnya, kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat akan terwujud hanya ketika teknokrasi dan politik dipadukan secara harmonis. Hal ini sangat relevan dalam konteks penyusunan kebijakan publik di negara demokratis seperti Indonesia, di mana keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada bagaimana teknokrat dan politisi bekerja bersama untuk menciptakan solusi yang tepat bagi masalah-masalah sosial yang ada.Hal tersebut disampaikan , Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Kamis 20 Februari 2025
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Teknokrasi, menurut definisi, adalah sistem pemerintahan atau pengambilan keputusan yang mengutamakan keahlian teknis dan ilmiah daripada pengaruh politik. Dalam konteks kebijakan publik, teknokrat adalah para ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Keberadaan teknokrat sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan karena mereka dapat memberikan analisis yang objektif dan berbasis data untuk membantu pemerintah membuat keputusan yang tepat.
Namun, meskipun teknokrat memiliki peran yang sangat krusial dalam merancang kebijakan yang efisien dan efektif, mereka sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi realitas politik yang ada. Kebijakan yang dirancang oleh para teknokrat mungkin saja terhambat atau bahkan ditolak jika tidak mempertimbangkan kepentingan politik yang ada di masyarakat atau di kalangan legislatif. Inilah mengapa teknokrasi saja tidak cukup untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Akademisi yang juga politisi muda tersebut menjelaskan disisi lain Politik adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan interaksi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kekuatan politik yang berbeda. Dalam sistem demokrasi, politik sangat penting karena kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Politisi, sebagai perwakilan rakyat, memiliki peran dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan politik yang lebih luas.
Namun, politik juga memiliki tantangan tersendiri. Politik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek, kepentingan partai, atau bahkan kepentingan pribadi. Kebijakan yang hanya dilihat dari perspektif politik bisa jadi tidak mempertimbangkan secara matang aspek teknis dan solusi yang berbasis bukti. Misalnya, keputusan politik yang diambil semata-mata untuk memenangkan pemilu atau untuk mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu, bisa saja mengorbankan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat.
Dr. Iswadi menekankan bahwa untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat, kedua unsur ini, teknokrasi dan politik, harus dipadukan dengan bijaksana. Para teknokrat harus mampu menjelaskan dan mengomunikasikan kebijakan berbasis data dan bukti secara jelas kepada para politisi dan masyarakat. Di sisi lain, politisi juga harus mampu mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari teknokrat dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat dan kebutuhan jangka panjang.
Selain itu Integrasi antara teknokrasi dan politik ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya teknis dan efisien, tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas. Politisi perlu mempertimbangkan fakta dan data yang disajikan oleh teknokrat, sementara teknokrat juga perlu memahami dinamika politik yang ada, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan kebijakan di lapangan.
Dalam hal ini, kebijakan yang bermanfaat adalah kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, memecahkan masalah sosial yang ada, serta mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi teknis dan realitas politik yang ada. Dengan kata lain, kebijakan harus bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan merangkul berbagai pihak agar bisa menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan dapat diterima secara luas.
Salah satu contoh yang sering dikutip mengenai integrasi antara teknokrasi dan politik adalah kebijakan pendidikan di beberapa negara maju. Di negara-negara tersebut, kebijakan pendidikan tidak hanya dibuat oleh para ahli pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan politik yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Misalnya, kebijakan yang melibatkan akses pendidikan yang merata, baik di kota maupun di daerah terpencil, sering kali melalui proses panjang yang menggabungkan data teknis dan analisis sosial-politik.
Di Indonesia, kebijakan seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah contoh kebijakan yang sukses berkat kolaborasi antara teknokrasi dan politik. Para teknokrat merancang program tersebut dengan dasar data dan kebutuhan masyarakat, sementara politisi memastikan program tersebut dapat dijalankan dengan dukungan kebijakan yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat.
Dr. Iswadi menegaskan , kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat hanya dapat terwujud jika ada keseimbangan antara teknokrasi dan politik. Teknokrat memiliki peran dalam merancang kebijakan yang berbasis data dan bukti, sedangkan politisi perlu menjembatani kebijakan tersebut dengan kebutuhan politik dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bukan hanya efektif dari segi teknis, tetapi juga dapat diterima, didukung, dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat. (Rel/Ads)
____________________________________________