Sorsel TipikorinvestigasiNews.id
Yusak Flassy Anggota DPR PKB meminta mempercepat pelantikan pimpinan DPRD Sorong selatan difinitif.
Jika pimpinan DPRD sementara menjabat terlalu lama, ada beberapa dampak yang bisa terjadi, baik dari segi pemerintahan maupun pelayanan publik, di antaranya:
Tertundanya Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)Pimpinan DPRD definitif tidak bisa segera dibentuk, sehingga alat kelengkapan seperti komisi, badan anggaran, dan badan legislasi belum bisa bekerja optimal, Sesna,12/3/2025.
Tertundanya Pengambilan Keputusan Penting
Keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan DPRD, seperti pembahasan APBD, peraturan daerah, dan kebijakan publik, bisa terhambat.Ucap anggota DPR Fraksi PKB.
Minimnya Fungsi Pengawasan
DPRD berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Jika pimpinan sementara terlalu lama menjabat, fungsi ini bisa melemah karena belum ada komisi atau badan yang bertugas secara penuh.
Ketidakpastian dalam Kepemimpinan DPRD
Kejelasan arah kebijakan DPRD menjadi tidak pasti, terutama dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Potensi Konflik Internal di DPRD
Lamanya masa jabatan pimpinan sementara bisa memicu ketidakpuasan dari fraksi-fraksi lain yang ingin segera membentuk pimpinan definitif.
Menurunnya Kepercayaan Publik
Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap DPRD karena dianggap tidak segera menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
Pada dasarnya, pimpinan DPRD sementara hanya bersifat transisional. Jika masa jabatannya terlalu lama, bisa berdampak negatif pada efektivitas pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Kami meminta kepada pemerintah daerah Sorong selatan agar dalam kurung waktu yang tak terlalu lama melakukan pelantikan ke dua Pimpinan DPR yaknik,Wakil ketua I dari partai Nasdem dan Wakil ketua II dari partai Golkar.
Jonero
____________________________________________
