KAJEN, tipikorinvestigasinews.id – Bupati Pekalongan diwakili Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Sukirman, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (Wamen PKP RI), Fahri Hamzah, di Pendopo Bupati Banyumas, Kabupaten Banyumas, pada Minggu (20/07/2025).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dengan Menteri dan Wamen PKP di Jakarta beberapa pekan lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sukirman menyampaikan berbagai usulan program prioritas untuk Kabupaten Pekalongan, khususnya di bidang perumahan dan penataan Kawasan pemukiman, “Kami hari ini berdiskusi secara lebih akrab dengan Pak Wamen PKP, Pak Fahri Hamzah. Kebetulan sama-sama berlatar belakang aktivis, jadi suasananya lebih familiar. Yang penting, kami dapat menyampaikan gambaran menyeluruh terkait kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan,” ujar Sukirman.
Menurutnya, salah satu fokus utama yang diusulkan adalah penanganan kawasan pesisir yang membutuhkan perhatian serius, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PKP, “Kita mengusulkan sekitar 490 unit rumah untuk program BSPS. Program ini sebenarnya mirip seperti yang pernah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah maupun Pemkab Pekalongan melalui program RTLH,” ungkapnya.
Wabup menegaskan bahwa bantuan BSPS bersifat stimulan, dengan nilai sekitar Rp. 20 juta, terdiri dari Rp. 2,5 juta untuk penerima manfaat dan sekitar Rp. 17,5 juta untuk bahan bangunan, karenanya diharapkan adanya gotong royong dari masyarakat sekitar untuk membantu, “Harapan kita, melalui program ini, semangat gotong royong di masyarakat bisa tumbuh. Tetangganya membantu karena uang segitu memang pasti tidak cukup. Inilah yang perlu kita dorong bersama, agar rasa solidaritas terus berkembang,” tuturnya.
Selain itu, Wabup juga mengusulkan penanganan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak bencana pada 20 Januari 2025 lalu. Beberapa di antaranya masih berada di tepi tebing atau mengalami kerusakan, dan hingga kini penanganannya masih ditangani oleh pemerintah daerah, “Kita juga mengusulkan pembangunan rumah susun (rusunawa) di Kecamatan Wiradesa dan Kedungwuni, serta tidak kalah penting penataaan kawasan pesisir,” tambahnya.
Wabup berharap dengan pendekatan komunikasi yang baik dan dukungan data sosial ekonomi yang akurat, seperti data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), berbagai usulan program tersebut dapat direspons positif dan direalisasikan oleh pemerintah pusat.
( LELES )
____________________________________________
