Berau 02 Desember 2025, tipikorinvestigasinews.id-Ditengah gemerlap industri pertambangan yang mengeruk kekayaan alam Bumi Batiwakkal, pertanyaan besar kembali menggema: ke mana sebenarnya aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan tambang raksasa?
Isu krusial ini kembali mencuat dalam diskusi publik yang digelar oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Kalimantan Timur, Senin (1/12/2025) di Tanjung Redeb.
Puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegiat sosial hingga tokoh adat, hadir untuk menyuarakan kegelisahan mereka. Mereka mempertanyakan transparansi dan efektivitas program CSR yang selama ini dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Berau.
“Kami ingin tahu, dana CSR itu benar-benar sampai ke masyarakat atau hanya menjadi angka-angka di atas kertas?” ujar Bastian, Ketua FKPPI Kaltim, dengan nada bertanya.
Ia menyoroti minimnya informasi yang bisa diakses publik terkait alokasi dan realisasi dana CSR dari puluhan perusahaan tambang yang beroperasi di Berau.
Diskusi semakin memanas ketika Abdul Waris, salah satu narasumber dari unsur legislatif, membeberkan temuan mengejutkan terkait mekanisme perhitungan CSR PT Berau Coal, salah satu perusahaan tambang terbesar di Berau.
Waris mengungkapkan bahwa sebagian dana CSR perusahaan tersebut pernah dialokasikan untuk pemberian batubara kalori rendah ke PLTU saat Berau dilanda krisis listrik.
“Apakah itu bisa disebut CSR? Batubara sisa yang tidak bisa dipakai perusahaan, lalu diberikan ke PLTU dan dihitung sebagai CSR?” tanya Waris, yang disambut sorakan dari para peserta.
Rudi Parasian Mangunsong, narasumber lainnya dari DPRD, menyambut baik kritik dan aspirasi masyarakat.
Ia menyatakan kesiapannya untuk mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengusut tuntas data CSR yang diterima masyarakat lingkar tambang.
Namun, janji-janji manis tersebut tidak serta merta meredakan keraguan para peserta.
Mereka menuntut tindakan nyata dan transparansi total dari perusahaan-perusahaan tambang. “Kami tidak ingin lagi dibodohi dengan janji-janji palsu.
Kami ingin melihat CSR yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Berau,” tegas salah seorang peserta dengan nada geram.
Diskusi ini menjadi babak baru dalam perjuangan masyarakat Berau untuk menuntut hak mereka atas kekayaan alam yang selama ini dikeruk oleh perusahaan-perusahaan tambang. Akankah tuntutan ini didengar? Waktu yang akan menjawab.
{Syamsul}
____________________________________________