Bitung, Tipikorinvestigasinews.id – Kontroversi seputar dugaan bongkar muat BBM ilegal jenis Bio Solar di dermaga Polairud Polda Sulut, Bitung, kian memanas. Klarifikasi yang disampaikan oleh Dir Polairud Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas justru menuai kecaman keras dan dinilai sebagai langkah panik yang menyesatkan publik. Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, dengan tegas menyebut bahwa penjelasan dari pihak kepolisian tersebut tidak lebih dari sekadar pembohongan publik yang tidak berdasar.
Fikri Alkatiri mengkritik habis-habisan pernyataan Dir Polairud yang mengklaim bahwa kegiatan bongkar muat di dermaga instansinya merupakan bagian dari program sosial bagi-bagi BBM untuk masyarakat. Ia mempertanyakan secara terbuka, kelompok masyarakat mana yang menerima BBM non subsidi tersebut. Menurutnya, tidak ada program resmi dari institusi Polairud yang mengatur pembagian BBM komersial secara langsung, apalagi dengan modus operandi yang menyerupai aktivitas niaga di dermaga milik negara.
Lebih jauh, Fikri menyoroti bahaya laten yang mengintai dari aktivitas ilegal tersebut. Ia memaparkan bahwa bongkar muat BBM di dermaga yang tidak dirancang untuk bahan bakar berisiko tinggi memicu kebakaran hebat, tumpahan minyak, serta kerusakan ekosistem laut yang parah. Kerugian tidak hanya bersifat material, namun juga mengancam keselamatan jiwa dan keberlanjutan lingkungan perairan Bitung yang selama ini menjadi sumber penghidupan nelayan.
Dari sisi regulasi, Fikri menegaskan bahwa penggunaan dermaga Polairud untuk kepentingan komersial mutlak memerlukan izin lengkap dari berbagai kementerian dan lembaga. Izin lingkungan, izin usaha niaga dari Kementerian ESDM, hingga rekomendasi teknis dari Kementerian Perhubungan adalah dokumen mutlak yang tidak bisa ditawar. Aktivitas tanpa kelengkapan izin merupakan pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi pidana maksimal.
Fakta lain yang semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan terungkap dalam pertemuan antara pihak perusahaan PT SKS dan GTI di Hotel Swiss Bell. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PT SKS, Adi Manopo, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat tekanan dari Polairud. Adi mengaku diperintahkan oleh pimpinannya yang akrab disapa Haji Farhan untuk memberikan sejumlah uang kepada awak media. Tujuannya jelas, agar pemberitaan tidak mengaitkan Polairud dan publik tidak mengetahui keterlibatan instansi tersebut dalam kasus ini.
Pernyataan Adi tersebut menjadi bumerang bagi upaya klarifikasi yang sebelumnya dilontarkan Dir Polairud. Fikri menilai, alih-alih meluruskan masalah, langkah mediator justru memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk menutup-nutupi skandal dan mengendalikan narasi di media. Hal ini dinilai sebagai bentuk panik dari pihak-pihak yang mulai terdesak oleh sorotan publik dan LSM.
Masyarakat Bitung pun mulai gelisah dengan isu ini. Aktivitas bongkar muat yang dilakukan di dermaga Polairud dinilai mencurigakan karena dilakukan di luar prosedur baku dan tanpa dokumen yang transparan. Para nelayan khawatir jika limbah atau tumpahan minyak mulai mencemari laut, maka mata pencaharian mereka akan hancur dalam waktu singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Dir Polairud atau pihak Polda Sulut untuk menanggapi temuan fakta yang disampaikan GTI. Publik kini menanti langkah tegas dari Kapolda Sulut dan Komisi Kepolisian Nasional untuk membuka terang kasus ini. Jika klarifikasi sebelumnya hanya akal-akalan belaka, maka institusi Polairud dinilai telah gagal menjaga marwah sebagai penegak hukum dan justru terjebak dalam kubangan masalah yang dibuatnya sendiri. (Tim/Red)
____________________________________________
