Diduga Mark-Up, Pembangunan irigasi P3-TGAI Desa Kampung Bogor (TA.2023)

Kepahiang-Bengkulu, tipikorinvetigasinews.id –
Pengerjaan bangunan irigasi di Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu,menuai sorotan publik”
(Kamis, 11/12/2025).

Pasalnya, kualitas pekerjaan dan material yang digunakan patut di pertanyakan, diduga Mark-up ,diketahui bangunan tersebut tidak sesuai pada anggaran yang
Tertera,

Terlihat dipapan informasi proyek irigasi pemerintah yang isi utamanya :
1) Sekretariat P3-TGAI Tahun anggaran 2023.
2) Lokasi P3A CAI MITS Desa kampung bogor.
3) Kegiatan Program Percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI)
4) Dana anggaran Berjumlah besaran :
Biaya oprasional : Rp. 9.750.000-
Biaya pelaksana : Rp. 185.250.000
Total : Rp. 195.000.000
Waktu : 3 Bulan kalender.

Secara kontek, ini adalah papan proyek program P3-TGAI(program irigasi dari pemerintah pusat melalui kementrian PUPR) untuk saluran irigasi di desa kampung bogor, Kepahiang, Bengkulu , tahun anggaran 2023.

Dengan adanya hal seperti ini, anggaran tahun 2023 lalu menjadi perhatian serius, setelah ditemukan dugaan adanya mark-up dan indikasi korupsi yang melibatkan oknum pejabat desa kampung bogor Kepahiang.

Pasalnya, berdasarkan hasil pantauan Tim awak media di lapangan langsung (Tarmizi,) dibeberapa waktu terkait pembangunan irigasi di Desa kampung bogor diduga Mark-up dan tidak memenuhi standar konstruksi.

Hal ini memunculkan indikasi diduga adanya permainan dari oknum pejabat desa kampung bogor terkait pelaksanaan pembangunan irigasi yang diduga Mark-Up.

Yang lebih parahnya lagi diduga pembangunan desa yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar bangunan yang ada dibuat anggaran yang sangat fantastis oleh oknum pihak desa terkait untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Pembangunan infrastruktur desa diawasi dengan lebih ketat untuk mencegah terulangnya kembali kasus serupa di masa mendatang,” tegasnya

Untuk pengawasan yang lebih intensif diharapkan dapat memastikan bahwa Dana anggaran tersebut digunakan secara transparan dan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Meminta Agar kiranya APH pihak terkait lainnya, Kejari dan Inspektorat kabupaten Kepahiang,dapat mengaudit desa tersebut,
Sehingga Berita ini ditayangkan melalui whatsapp saat awak media konfirmasi tidak ada kejelasan sampai saat ini.

penulis.(adedo)