Pekalongan, tipikorinvestigasinews.id –Bencana banjir akibat rob yang melanda pesisir Pekalongan khususnya untuk wilayah desa Depok, Blacanan dan Yosorejo telah merendam jalan dan perumahan warga berminggu-minggu.
Kunjungan bersama Wakil Ketua DPRD Sumar Rosul, Camat Siwalan Toha, Sekretaris DPU TARU Budhi Antoyo beserta staf Bidang PSDA, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kartika Dewi Sulistiyorini, Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Ismail, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Suci Mardiko serta Kades Blacanan dan warga Depok baru-baru ini ( 22/5/2025 ).
Wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengatakan bahwa untuk menangani bencana banjir rob ini harus ada Kajian Rencana Penanggulangan Bencana ( KRPB ) sehingga ada payung hukum untuk rekan-rekan BPBD dalam melakukan eksekusi di lapangan, bulan Mei ini batas waktunya sudah hampir hangus.
Lebih lanjut Sumar Rosul mengatakan bahwa perlu dibuat untuk yang berikutnya yaitu Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB ) ini, kalau 2026 sudah habis harus dibikin dari sekarang tahun 2025 ini sehingga pada tahun 2026 bisa digunakan acuan penanganan bencana, sehingga baik PSDA maupun yang lain yang menggunakan dana tidak terduga ada payung hukumnya.
Wonokerto dengan adanya long storage kini sudah sembuh, tinggal di antara tanggul itu memang ada pemisahan antara pemukiman dan pertambakan.
” Hari ini pertemuan ini untuk membicarakan Blacanan, desainnya seperti apa dan roadmapnya “, ucap Sumar Rosul
Sementara itu Sekretaris DPU TARU Budhi Antoyo mengatakan bahwa bencana rob tidak bisa kita hindari dan tidak bisa lari dari rob ini, malah justru kita harus mendekat dalam rangka untuk menangani atau melakukan kegiatan penanganan.
Lebih lanjut Budhi Antoyo menjelaskan pertama bahwa di Kabupaten Pekalongan ini kita memiliki problem rob yang hampir sepanjang jalan pantura dan yang kedua dulu wilayah tengah kecamatan Wonokerto sudah tertangani bersama BBWS Pemali Jratun dan Kementrian PUPR dengan pembangunan melalui tiga tahap dan selama 5 Tahun dengan menelan anggaran kurang lebih 800 Milyar dan sudah bisa mengatasi rob di kecamatan Wonokerto.
Sedangkan untuk penangan rob di kecamatan Tirto, Budhi Antoyo menjelaskan DID sudah disusun Propinsi Jawa Tengah senilai 700 milyar untuk pembangunan bendung dan perbaikan tanggul, amdal sudah oleh Pemerintah Propinsi, tinggal kita penangan tanah musnah yang pada akhir bulan Juni ini appraisal sudah keluar dan bisa membayar kerohiman.
” Pemerintah pusat tinggal menunggu kesiapan pembangunan yang sudah masuk dalam rencana jangka menengah dan jangka panjang di Kementrian PU “, jelas budhi Antoyo.
Budhi Antoyo juga menyampaikan untuk penanganan rob di desa Blacanan dan Depok mengatakan bahwa Dinas DPU TARU sudah mengajukan anggaran 115 Milyar yang masuk Dirjen Sungai dan Pantai di Kementria PUPR.
Lebih lanjut Budhi Antoyo menjelaskan rencana untuk penangan rob di desa Blacanan dan Depok itu meliputi pembangunan rumah pompa di Depok, pembangunan tanggul kanan dan kiri sungai Kapidodo sepanjang 3,6 km, pembangunan pintu air pengendali banjir di sungai Kapidodo dan sungai Kalimati, normalisasi dan peninggian tanggul muara sungai Kapidodo, normalisasi sungai Kapidodo dari hulu sampai pantura sepanjang 2,8 km, peningkatan sistem drainase desa Blacanan, pembuatan rumah pompa, long storage dan peninggian tanggul desa Depok, pembuatan rumah pompa di desa Blacanan, pembuatan polder dan rumah pompa di perbatasan desa Yosorejo dan Depok.
” Pemkab berharap agar anggaran 115 Milyar yang diajukan ke Pemerintah Pusat ini segera cair sehingga nantinya permaslahan rob di desa Blacanan, Depok bisa teratasi “, tutur Budi Antoyo.
( LELES )
____________________________________________
