Jakarta : tipikorinvestigasinews.id – Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang unggul dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, sektor pendidikan tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi sebuah keharusan yang harus didukung secara serius oleh kebijakan dan anggaran negara. Oleh karena itu, Dr. Iswadi, M.Pd., seorang akademisi dan pemerhati pendidikan nasional, menyampaikan harapan dan dorongannya agar APBN 2026 lebih berpihak secara nyata pada sektor pendidikan, baik dalam alokasi anggaran maupun dalam keberpihakan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Menurut Dr. Iswadi, arah kebijakan fiskal tahun 2026 harus mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan saat ini, seperti kesenjangan kualitas antara daerah kota dan desa, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera, serta belum optimalnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. “Kita tidak bisa lagi menunda perbaikan sistem pendidikan. APBN 2026 harus jadi momentum untuk membenahi fondasi pendidikan nasional, bukan hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif,” tegasnya.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh konstitusi sebesar minimal 20 persen dari total belanja negara harus digunakan secara tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan di lapangan. Menurutnya, anggaran besar tanpa pengelolaan yang cermat hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
“Bukan sekadar soal nominal, tetapi bagaimana anggaran itu disalurkan dan dimanfaatkan. Apakah benar-benar menyentuh sekolah sekolah di pelosok? Apakah bisa meningkatkan kompetensi guru? Apakah memberi ruang bagi anak-anak miskin untuk tetap bersekolah? Ini yang harus menjadi evaluasi bersama,” jelas Dr. Iswadi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perhatian utama dalam kebijakan anggaran pendidikan seharusnya mencakup tiga hal: pemerataan akses, peningkatan mutu, dan penguatan karakter peserta didik. Ketiganya harus berjalan secara paralel. Ia mencontohkan perlunya subsidi pendidikan yang berpihak pada anak-anak dari keluarga tidak mampu, penguatan program beasiswa hingga jenjang pendidikan tinggi, serta percepatan pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Selain itu, Dr. Iswadi juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru. Ia percaya bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran. “Kita tidak bisa berharap hasil yang luar biasa dari guru yang diperlakukan biasa-biasa saja. Pemerintah harus serius memperhatikan kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang telah lama berjuang tanpa kepastian status,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber belajar yang memadai, serta penguatan literasi digital agar tenaga pendidik dapat mengikuti perkembangan zaman. “Kurikulum yang baik tidak akan efektif jika tidak diimplementasikan oleh guru yang kompeten. Maka, anggaran pendidikan harus juga diarahkan untuk membangun kapasitas SDM pendidikan secara menyeluruh,” lanjutnya.
Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, Dr. Iswadi menekankan perlunya transformasi digital di sektor pendidikan. Namun, ia juga mengingatkan agar transformasi ini tidak menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, alokasi APBN 2026 perlu memperhatikan penyediaan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah terpencil, pelatihan digital untuk guru, dan dukungan perangkat belajar bagi siswa yang kurang mampu.
Tak kalah penting, ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat sipil, untuk mengawal implementasi kebijakan anggaran pendidikan secara objektif dan bebas dari kepentingan politik sesaat. “Kita harus berani mengatakan bahwa anggaran pendidikan adalah milik masa depan bangsa, bukan milik kelompok tertentu. Maka harus dikelola dengan jujur, efisien, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi, M.Pd. kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh ditawar. Ia berharap APBN 2026 menjadi titik balik bagi kebangkitan pendidikan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas. Jika kita ingin Indonesia menjadi bangsa besar, maka pendidikan harus ditempatkan di prioritas tertinggi. APBN 2026 harus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya,” pungkasnya.##
(Ads)
____________________________________________
