Tapanuli Tengah,Tipikorinvestigasinews.id–
Kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan yang terjadi saat proses konfirmasi informasi publik kini resmi ditangani Polres Tapanuli Tengah. Peristiwa ini memunculkan keprihatinan serius insan pers nasional karena berkaitan langsung dengan hak wartawan menjalankan tugas jurnalistik yang dijamin undang-undang.
Perkara tersebut dilaporkan oleh Marhamadan Tanjung, wartawan wartapembaruan.co.id, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/37/I/2026/SPKT/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMATERA UTARA. Laporan memuat dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP.
Informasi kronologis peristiwa diperoleh Tipikor Investigasi News dari Pimpinan Redaksi wartapembaruan.co.id, Rudolf Simbolon, yang menjelaskan bahwa insiden terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.
Saat itu, korban bersama seorang narasumber mendatangi rumah yang ditempati Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dengan tujuan melakukan konfirmasi langsung atas informasi yang telah menjadi konsumsi publik, khususnya terkait status rumah yang disebut bukan rumah dinas resmi.
Langkah tersebut, menurut Rudolf, ditempuh semata-mata untuk memastikan akurasi, verifikasi, dan keberimbangan berita, sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, berdasarkan keterangan korban, proses konfirmasi belum sempat dilakukan. Korban dan narasumber disebut dihadang oleh sekelompok orang, dan dalam situasi tersebut terjadi dugaan tindakan kekerasan fisik.
Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian kepala dan tubuh, sementara narasumber mengalami luka lebam. Keduanya menjalani perawatan medis di RS FL Tobing, Sibolga. Fakta medis tersebut menjadi bagian dari materi laporan yang telah disampaikan kepada penyidik.
Rudolf Simbolon menegaskan bahwa pihak redaksi memandang peristiwa ini bukan semata persoalan individual, melainkan menyangkut jaminan keselamatan kerja pers.
“Konfirmasi adalah inti dari kerja jurnalistik. Wartawan hadir untuk menguji kebenaran informasi, bukan untuk menyimpulkan atau menghakimi. Karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum mengusut peristiwa ini secara objektif, profesional, dan transparan,” ujar Rudolf, Sabtu (31/1/2026).
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu belum memberikan keterangan resmi atas upaya konfirmasi yang disampaikan melalui sambungan telepon.
Redaksi menegaskan bahwa ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka, sesuai prinsip pers nasional dan ketentuan Dewan Pers.
Sementara itu, pihak Polres Tapanuli Tengah menyatakan telah menerima laporan dan saat ini masih berada pada tahap penyelidikan awal, termasuk pengumpulan keterangan saksi, rekam medis, serta pendalaman kronologi kejadian.
Peristiwa ini dinilai penting mendapat perhatian luas, mengingat setiap bentuk kekerasan atau dugaan intimidasi terhadap wartawan—terlebih saat menjalankan tugas konfirmasi informasi publik—berpotensi mencederai kemerdekaan pers dan prinsip akuntabilitas pejabat publik.
Insan pers nasional berharap penanganan perkara ini dilakukan secara independen, tanpa intervensi apa pun, demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta menjamin iklim kerja jurnalistik yang aman dan beradab.
(Jurnalis Media Tipikor Investigasi News
Khabib Novel).
____________________________________________
