Aceh Singkil | tipikorinvestigasinews.id ~ Dalam narasi sejarah pembangunan di ujung barat daya Aceh, nama PT Socfindo bukan sekadar entitas bisnis. Bagi masyarakat Aceh Singkil, khususnya di era awal kemerdekaan, perusahaan ini adalah saksi bisu sekaligus aktor utama yang menyelamatkan ribuan nyawa dari jurang kemiskinan ekstrem.
Razaliardi Manik, Direktur Central Hukum & Keadilan Aceh Singkil, mengajak kita melakukan refleksi historis melalui esai bertajuk “Jas Merah: PT Socfindo Kebun Lae Butar dalam Balutan Waktu.” Ia menegaskan bahwa di tengah sorotan tajam regulasi saat ini, ada sisi kemanusiaan masa lalu yang tak boleh dihapus oleh waktu.
Menantang ‘Musim Melehe’
Lahir di Rimo pada 2 Agustus 1962, Razaliardi merekam memori kelam masa kecilnya di Singkil Utara. Saat itu, negara yang baru seumur jagung masih bergelut dengan agresi dan pemberontakan. Kehadiran negara belum menyentuh pelosok.
“Hidup di awal kemerdekaan itu pahit. Ada istilah ‘Musim Melehe’ musim lapar yang mencekam saat padi belum berbuah. Rakyat hanya bergantung pada alam yang tak menentu,” kenang Razaliardi.
Di tengah kekosongan peran pemerintah – tanpa subsidi, tanpa listrik, dan tanpa bantuan sosial – PT Socfindo yang saat itu masih mengelola perkebunan karet, hadir sebagai tulang punggung ekonomi.
Beras Catu dan Lampu Togok
Bagi generasi sekarang, istilah “Beras Catu” mungkin terdengar asing. Namun bagi anak-anak buruh perkebunan tahun 60-an, beras itulah yang menyambung nyawa dan membiayai sekolah mereka.
“Rasanya naif jika kita menutup mata. Perusahaan asal Belanda ini, meski sering dicap sebagai perpanjangan tangan kolonial, justru membuka tangan saat rakyat sekarat. Menjadi kuli saat itu adalah sebuah kehormatan karena berarti ada kepastian makan di meja,” tulisnya.
Saat malam hanya diterangi Lampu Togok (kaleng minyak tanah), Socfindo telah meletakkan fondasi peradaban ekonomi di Kecamatan Simpang Kanan (kini Gunung Meriah).
Sentilan untuk Korporasi Modern
Razaliardi juga melontarkan kritik pedas terhadap fenomena perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) masa kini. Ia membandingkan bagaimana perusahaan zaman sekarang seringkali menutup mata terhadap kesejahteraan penduduk lokal.
“Lihatlah sekarang, perusahaan HGU menguasai SDA kita tanpa menyisakan sejengkal tanah untuk anak cucu. Masyarakat sekitar justru tetap miskin, bahkan daerah ini menyandang predikat termiskin di Aceh. Di mana keberpihakan mereka?” gugatnya.
Kejujuran dalam Memandang Sejarah
Penulis menekankan bahwa tulisan ini bukan upaya membela pelanggaran regulasi yang mungkin dilakukan PT Socfindo di era sawit modern. Ia mengakui bahwa perbaikan dan penegakan aturan tetap harus berjalan.
Namun, ia meminta publik dan pemerintah untuk memiliki toleransi dan kejujuran sejarah. “Jangan karena nila setitik, hancur susu sebelanga. Masa lalu bukan untuk dilupakan, karena ia adalah bagian dari perjalanan hidup kita.”
Pesan Penutup
Melalui kacamata seorang putra asli daerah, narasi ini menjadi pengingat penting: bahwa pembangunan harus memiliki “hati.” PT Socfindo Lae Butar, dengan segala dinamikanya, telah mencatatkan diri sebagai entitas yang pernah hadir saat negara sedang “absen.”
Kini, tantangannya adalah bagaimana sinergi antara sejarah yang kuat dan kepatuhan hukum masa kini dapat membawa Aceh Singkil keluar dari belenggu kemiskinan.
Wassalam.
Disusun ulang dari rilis Razaliardi Manik, Direktur Central Hukum & Keadilan Aceh Singkil.[]
Laporan: Khalikul Sakda
____________________________________________