Aceh Singkil||tipikorinvestigasinews.id-Mandeknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2026 menuai sorotan tajam dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Singkil (FORMAS). Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan sinyal serius adanya kekacauan tata kelola di tubuh Pemerintah Daerah Aceh Singkil., selasa {23/12/2025}
Ketua FORMAS, Ahmad Fadil Lauser Melayu, menegaskan bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh regulasi terlewati, dokumen anggaran daerah tak kunjung diserahkan kepada DPRK Aceh Singkil. Akibatnya, proses perencanaan keuangan daerah tersendat dan berpotensi melumpuhkan pelayanan publik serta menghambat berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Mandeknya APBK 2026 ini bukan dinamika biasa yang bisa dianggap sepele. Ini persoalan serius yang berdampak langsung pada hajat hidup rakyat Aceh Singkil,” tegas Ahmad Fadil dalam keterangannya.
Menurutnya, kegagalan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan dokumen KUA–PPAS hingga Rancangan APBK merupakan cerminan lemahnya perencanaan anggaran, buruknya koordinasi internal birokrasi, serta minimnya keseriusan dalam mengelola agenda strategis daerah. Padahal, anggaran merupakan urat nadi pemerintahan yang menentukan arah pembangunan dan keberlangsungan pelayanan publik.
Ahmad Fadil juga menyoroti tidak adanya penjelasan resmi yang transparan terkait alasan keterlambatan tersebut. Ketidakjelasan ini, kata dia, justru memperkuat dugaan bahwa persoalan utamanya bukan pada keterbatasan waktu, melainkan pada kapasitas dan kemauan birokrasi itu sendiri.
“Jika sejak awal perencanaan dilakukan secara serius dan profesional, tidak mungkin agenda sepenting APBK dibiarkan mandek tanpa kepastian. Ini menunjukkan ada masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
FORMAS mendesak Pemerintah Daerah Aceh Singkil agar segera bertanggung jawab, bersikap terbuka kepada publik, serta mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan proses penganggaran. Jika tidak, stagnasi APBK 2026 dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang berulang dan semakin menjauhkan pemerintah dari kepercayaan masyarakat.
“Rakyat tidak boleh menjadi korban dari ketidakbecusan birokrasi. APBK harus menjadi alat kesejahteraan, bukan simbol kekacauan tata kelola,” pungkas Ahmad Fadil., {syah}
____________________________________________
