Nias Selatan,ย tipikorinveztigasinews.id-ย Sejumlah guru di SD Negeri 078478 Hili Anaa mengeluhkan ketiadaan alat tulis kantor (ATK) yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.
Kondisi ini dinilai menghambat kegiatan pembelajaran sekaligus menunjukkan lemahnya manajemen sarana dan prasarana di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Nurdelima Maruao. Sabtu 8 November 2025.
Minimnya ketersediaan alat tulis seperti spidol dan kapur tulis menjadi persoalan utama yang berdampak langsung pada efektivitas pengajaran. โKami sering kesulitan menjelaskan materi karena tidak ada spidol atau kapur tulis. Padahal itu kebutuhan dasar,โ ungkap salah satu guru kepada media dengan nada kecewa.
Ironisnya, sebagian guru bahkan harus merogoh kocek pribadi untuk membeli perlengkapan mengajar. Kondisi ini tentu menambah beban finansial yang semestinya menjadi tanggung jawab pihak sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
โSeharusnya dana BOS dikelola secara transparan dan diprioritaskan untuk penyediaan sarana esensial seperti ATK, bukan diabaikan begitu saja,โ ujar guru lain yang enggan disebut namanya.
Ketiadaan alat tulis juga berdampak pada menurunnya motivasi dan semangat guru dalam mengajar. Mereka merasa kurang mendapat dukungan dari kepala sekolah dalam menyediakan fasilitas dasar yang layak. Akibatnya, proses belajar menjadi tidak efektif, dan tujuan pendidikan sulit tercapai.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar soal pengelolaan dana BOS di SDN 078478. Publik pun mendesak Kepala Sekolah Nurdelima Maruao agar bertanggung jawab dan segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi masalah yang telah berlangsung lama ini.
Saat dikonfirmasi oleh media terkait keluhan para guru, Kepala Sekolah Nurdelima Maruao terkesan tidak menunjukkan keseriusan dan enggan memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran sekolah. Sikap tersebut menambah kecurigaan bahwa ada masalah dalam tata kelola keuangan dan prioritas sekolah.
Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam manajemen pendidikan di tingkat satuan sekolah. Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan diminta turun tangan untuk melakukan evaluasi dan memastikan transparansi penggunaan dana BOS agar hak guru dan siswa benar-benar terpenuhi.
Pewarta: faozatulo buulolo.
____________________________________________