Bitung, Tipikorinvestigasinews.id – Aktivitas bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar bersubsidi yang diduga kuat ilegal terus menuai sorotan. Lokasi kejadian semakin memprihatinkan karena diduga berlangsung di dalam lingkungan Markas Polairud Bitung, Polda Sulut. Dermaga yang seharusnya menjadi aset pertahanan negara, kini dikabarkan menjadi tempat transaksi gelap.
Berdasarkan pantauan langsung awak media, aksi tersebut diam-diam berlangsung pada Selasa (3/2/2026) dini hari pukul 02.30 WITA. Puluhan hingga ratusan ribu liter BBM bersubsidi didistribusikan dengan leluasa di area yang seharusnya steril dari aktivitas warga. Fakta ini jelas mengindikasikan adanya pembiaran, bahkan kemungkinan kolaborasi, dari pihak yang bertanggung jawab.
Sumber BBM ilegal tersebut diduga berasal dari gudang penampungan milik PT Sri Karya Lintasindo (SKS) di Kompleks Perumahan Manembo-Nembo, Bitung. Yang mengejutkan, informasi dari sejumlah warga sekitar mengungkapkan gudang tersebut diduga milik seorang oknum anggota Polres Bitung, yakni Briptu Arnold Moningka, yang kini menjabat Kanit Resmob.
Menurut penuturan warga, oknum polisi tersebut menyewakan gudangnya kepada pemilik PT SKS, seorang bernama Haji Farhan, secara khusus untuk menimbun BBM ilegal. Hal ini menunjukkan potensi keterlibatan aparat tidak hanya pada tingkat pengawasan, tetapi juga pada level penyediaan infrastruktur kejahatan.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri, melontarkan kecaman keras. Ia menilai Polairud Polda Sulut telah menutup mata dan membiarkan fasilitas negara dinodai untuk praktik kriminal. “Ini sangat memalukan! Dermaga Polairud seharusnya dijaga ketat, bukan malah dijadikan tempat transaksi ilegal!” tegasnya dengan nada geram.
Fikri Alkatiri secara tegas mendesak Kapolda Sulut untuk mengambil tindakan tegas. “Kapolda Sulut harus bertanggung jawab! Segera copot Dir Polairud dari jabatannya karena dinilai gagal mengawasi bawahannya, bahkan dicurigai bekerja sama dengan mafia BBM,” serunya. Desakan ini mencuat dari kekecewaan publik yang melihat aparat justru menjadi bagian dari masalah.
GTI mendesak agar Kapolda Sulut tidak berhenti pada pencopotan jabatan. Mereka menuntut penyelidikan yang transparan dan mendalam terhadap seluruh jajaran Polairud yang terlibat, serta pengungkapan jaringan mafia BBM di Bitung. “Jangan biarkan oknum-oknum yang berseragam ini menjadi beking yang merusak nama baik institusi dan menyengsarakan masyarakat,” pungkas Fikri.
Sampai saat ini, Polda Sulut belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pencopotan dan pengusutan tuntas kasus ini. Publik kini menunggu tindakan nyata Kapolda untuk memulihkan kredibilitas institusi dan menindak tegas semua pihak yang terlibat, tanpa tebang pilih. (Tim/Red)
____________________________________________
