BERAU, KALIMANTAN TIMUR , tipikorinvestigasinews.id –PT Berau Coal kembali menjadi sorotan publik atas dugaan penyerobotan dan pengrusakan lahan perkebunan bersertifikat Hak Milik (SHM) seluas 1 hektar dan Surat Garap seluas 3000 meter persegi milik Robiansyah di Kampung Inaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Kejadian ini disinyalir telah berlangsung sejak April 2025, di mana pihak perusahaan secara tiba-tiba dan sepihak memulai aktivitas penggusuran tanpa izin dari pemilik lahan. Lahan yang digusur tersebut telah lama menjadi area perkebunan produktif dengan tanaman padi, durian, rambutan, dan berbagai buah-buahan lainnya.
*Kronologi Konflik dan Upaya Hukum*
Setelah mengetahui lahannya diserobot, Robiansyah telah berulang kali melakukan protes kepada PT Berau Coal. Namun, tidak ada respons positif dari perusahaan. Robiansyah kemudian memberikan kuasa kepada Abdul Hasan serta kuasa hukum Gunawan, S.H. dan Muhammad Nur, S.H. untuk menempuh jalur hukum.
Mediasi dengan pihak perusahaan yang diupayakan oleh kuasa hukumnya pun berujung buntu, dengan PT Berau Coal hanya menyarankan pengiriman surat tertulis. Dua surat somasi telah dilayangkan kepada PT Berau Coal, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi atau itikad baik dari perusahaan.
*Aktivitas Penggusuran Terus Berlanjut*
Ironisnya, di tengah proses ini, PT Berau Coal terus melakukan kegiatan pertambangan batu bara siang malam, bahkan menerobos lebih dalam ke lahan milik Robiansyah. Pihak kontraktor PT FAD, yang melakukan pengerukan, mengaku hanya mengikuti arahan dari PT Berau Coal.
Robiansyah juga telah berulang kali memasang baliho sebagai tanda kepemilikan lahan yang jelas dilindungi oleh sertifikat SHM, namun setiap kali baliho tersebut dicopot dan dihilangkan entah ke mana.
*Harapan Keadilan dari Pucuk Pimpinan Negara*
Puncak kekesalan Robiansyah terjadi pada Senin, 23 Juni 2025, ketika ia akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Berau. Meski demikian, aktivitas pengerukan di lahan miliknya masih terus berlangsung.
Abdul Hasan, selaku kuasa Robiansyah, mendesak penegak hukum untuk segera menindaklanjuti konflik agraria ini agar mendapatkan perhatian hukum dan penyelesaian secepatnya.
Sangat disayangkan, jika perusahaan yang melaporkan masyarakat, prosesnya cepat. Namun, ketika masyarakat yang melaporkan ke aparat, seringkali lambat diproses keluh Robiansyah, berharap ada keadilan dan tidak ada diskriminasi dalam penanganan kasus hukum.
Gunawan, S.H., salah satu kuasa hukum Robiansyah, menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Jika laporan di Polres Berau lambat diproses, kami akan langsung menaikkan pengaduan ini ke Polda Kalimantan Timur. Dan bila di Polda pun masih lambat, kami tidak akan ragu untuk langsung membawa kasus ini ke Mabes Polri tegas Gunawan, menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak-hak kliennya.
*Permintaan Tolong kepada Kapolri dan Presiden*
Robiansyah, yang merasa putus asa dengan sikap PT Berau Coal yang seolah “kebal hukum” dan mengabaikan hak-haknya, kini mengeluhkan dan meminta tolong secara langsung kepada Kapolri dan Presiden Prabowo untuk turun tangan.
Ia berharap pihak berwenang dapat menindak tegas praktik penyerobotan lahan yang merugikan masyarakat ini.
Tanggapan Perusahaan Nihil
Beberapa wartawan dari berbagai media telah mencoba mengkonfirmasi langsung kepada pihak PT Berau Coal terkait dugaan penyerobotan lahan ini. Namun, hingga berita ini terbit, belum ada kejelasan atau tanggapan resmi dari pihak perusahaan mengenai permasalahan yang dialami Robiansyah.
(Syamsul)
____________________________________________
