Boyolali, tipikorinvestigasnews.id -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta tambahan anggaran sebesar Rp3.631.468.669.000 untuk tahun 2026. Ia menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR RI
Kami masih membutuhkan usulan tambahan dana sebesar Rp3,6 triliun untuk mengoptimalkan program kerja ATR/BPN tahun depan,” kata Nusron di hadapan anggota dewan.kamis (10/7/2025)
Fokus ke Belanja Pegawai dan Pengangkatan Honorer
Nusron menyebut belanja pegawai menjadi kebutuhan terbesar, dengan alokasi mencapai Rp1,75 triliun dari total anggaran yang diajukan. Kebutuhan ini mencakup pengangkatan 1.324 CPNS dan sekitar 12.513 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berasal dari tenaga honorer.
Kami usulkan tambahan anggaran belanja pegawai karena akan ada CPNS dan PPPK dari hasil seleksi honorer yang harus diangkat sesuai kebijakan MenPAN-RB,” jelasnya.
Nusron mengungkapkan, masih ada ribuan pegawai outsourcing seperti satpam, sopir, dan office boy yang belum terakomodasi. Ia memperkirakan kelompok ini akan menyuarakan aspirasi mereka ke Komisi II.
“Mereka kini sedang menggalang kekuatan dan pasti akan datang ke sini. Saya sampaikan lebih dulu agar bapak-ibu anggota dewan bersiap,” ujarnya.
Tambahan Rp1,83 Triliun untuk Percepatan PTSL
Selain kebutuhan pegawai, Nusron mengalokasikan Rp1,83 triliun untuk mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sempat terdampak refocusing anggaran.
“Tahun ini, program PTSL kami kena efisiensi. Padahal masih ada kekurangan 15 juta hektare yang harus diselesaikan,” ucap dia.
Ia menegaskan bahwa percepatan PTSL sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah mereka.
RDTR Butuh Tambahan Rp33,94 Miliar
Kementerian ATR/BPN juga mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp33,94 miliar untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Nusron berharap Komisi II mendukung penuh permintaan ini agar proses penataan ruang di daerah berjalan optimal.
“Kami butuh dukungan dari Komisi II, terutama agar PTSL bisa lebih masif dan RDTR berjalan cepat,” pungkasnya.
Penulis Agus chaerudin / Editor : Leles S.M.
____________________________________________
