Jakarta, tipikorinvestigasinews.id //Ketua Umum Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan Publik (LPAKN) RI PROJAMIN, Faisal Haris Nasution SH, menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subiyanto dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Fokus utama dari dukungan ini ditujukan pada pengawasan aliran dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang saat ini menjadi sorotan dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal.
Dalam pernyataannya, Faisal Haris menyampaikan bahwa dana desa dan dana BOS merupakan sumber pembiayaan penting bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Namun, banyak laporan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan dan korupsi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, LPAKN RI PROJAMIN berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dikucurkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
“Pemberantasan korupsi adalah tugas kita bersama. Kami mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subiyanto untuk memastikan bahwa aliran dana desa dan dana BOS tidak disalahgunakan. Kami percaya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas, kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” ujar Faisal Haris.
Lebih lanjut, LPAKN RI PROJAMIN berencana untuk melakukan berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dana desa dan dana BOS, serta memperkuat jaringan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.
Dengan dukungan yang kuat dari berbagai kalangan, diharapkan upaya pemberantasan korupsi ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Jurnalis : Agus ir
____________________________________________
