PASAMAN BARAT,Tipikorinvestigasinews,id-16 April 2026.Penyaluran BBM subsidi jenis Bio Solar di SPBU 14.263.584 Sariak Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat,kembali menjadi perhatian publik.
Sejumlah pertanyaan terkait mekanisme distribusi, ketepatan sasaran, hingga pengawasan internal mendorong dilayangkannya permintaan klarifikasi resmi kepada pihak manajemen SPBU.
Langkah konfirmasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya menghadirkan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Dalam surat yang dikirimkan kepada pihak manajemen, Tim Tipikorinvestigasinews,id meminta penjelasan mengenai sistem penyaluran Bio Solar subsidi yang diterapkan, termasuk dugaan distribusi menggunakan jerigen maupun kendaraan pengangkut kepada pihak tertentu.
Selain itu pihak manajemen juga diminta menjelaskan dasar hukum atau rekomendasi yang menjadi landasan apabila penyaluran tersebut memang dilakukan.
Hal ini penting agar publik memahami apakah kebijakan yang dijalankan telah sesuai dengan regulasi pemerintah terkait distribusi energi bersubsidi.
Tidak hanya soal mekanisme penyaluran, masyarakat juga menaruh perhatian pada persoalan antrean panjang dan ketersediaan stok BBM subsidi.
Keluhan seperti ini bukan sekadar persoalan pelayanan, tetapi menyangkut akses masyarakat kecil terhadap haknya atas subsidi negara.
Karena itu SPBU diharapkan mampu menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan untuk menjawab keresahan warga.
Dalam konteks tata kelola, pengawasan internal menjadi poin penting.Distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan maupun kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Kejelasan sistem pengawasan akan menjadi indikator sejauh mana komitmen pengelola terhadap aturan yang berlaku.
Di sisi lain koordinasi dengan pihak terkait seperti Pertamina, BPH Migas, dan instansi pengawas lainnya juga perlu dibuka kepada publik.
Sebab tata niaga BBM subsidi bukan hanya urusan internal SPBU, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas.Hingga saat ini, upaya konfirmasi kepada pihak manajemen SPBU Sariak disebut telah dilakukan sebanyak dua kali.
Konfirmasi kedua dilayangkan pada 15 April 2026 melalui pesan WhatsApp. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi maupun tanggapan dari pihak manajemen SPBU terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Publik menilai klarifikasi resmi sangat diperlukan agar tidak berkembang asumsi liar maupun spekulasi yang dapat merugikan semua pihak.
Dalam situasi seperti ini, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Aparat Penegak Hukum setempat, termasuk Kapolsek Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, telah dilakukan.Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum dapat terhubung untuk memberikan tanggapan.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan mendorong keterbukaan informasi dan memastikan penyaluran subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Publik berhak mengetahui bagaimana sumber daya negara dikelola, sementara pihak pengelola juga memiliki ruang penuh untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab secara resmi.
Kedepan transparansi adalah kunci. Semakin terbuka suatu lembaga atau badan usaha dalam menjelaskan kebijakannya, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat yang dapat dibangun.(Ade Putra).
____________________________________________
