Sulawesi Barat, http://tipikorinvestigasinews.id- Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum (LKPPH) DPN PERMAHI mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat. Dugaan tersebut disebut melibatkan seorang oknum yang diklaim merupakan ketua salah satu sayap partai politik.
Sekretaris LKPPH DPN PERMAHI, Wahyullah Arif, mengatakan pihaknya menerima sejumlah pengaduan dari calon mitra penyelenggara MBG di beberapa wilayah Sulawesi Barat.
Berdasarkan laporan yang diterima, oknum tersebut diduga menawarkan bantuan untuk meloloskan persetujuan titik dapur dengan mengaku memiliki akses dan kemampuan melobi pihak di tingkat pusat.
“Modus yang disampaikan kepada kami adalah adanya klaim memiliki akses langsung ke pusat dan dapat memastikan titik dapur disetujui apabila calon mitra memberikan sejumlah uang.
Selain itu, ada pula permintaan biaya dengan alasan akomodasi ke Jakarta. Namun setelah uang diberikan, janji tersebut disebut tidak terealisasi,” ujar Wahyullah, Minggu (28/6/2026).
Menurut Wahyullah, dugaan praktik tersebut berlangsung pada akhir 2025 hingga awal 2026, bertepatan dengan proses verifikasi titik dapur MBG di Sulawesi Barat. Ia juga menyebut oknum yang dimaksud diduga membawa nama sejumlah pejabat pusat dan pihak berpengaruh untuk meyakinkan calon mitra.
PERMAHI menilai apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi menghambat tujuan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk mendukung upaya penurunan angka stunting.
Wahyullah menyatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bahan pendukung berupa rekaman percakapan, keterangan saksi, dan dokumen lain yang saat ini masih dalam proses verifikasi.
“Kami telah mengantongi sejumlah bukti awal dan akan melengkapi seluruh dokumen sebelum menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum,” katanya.
PERMAHI berencana melaporkan dugaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri setelah proses verifikasi selesai. Selain itu, organisasi tersebut juga meminta adanya evaluasi terhadap proses penetapan titik MBG di Sulawesi Barat agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, identitas oknum yang dimaksud belum diungkap kepada publik. Pihak yang disebut dalam laporan tersebut maupun pihak terkait lainnya juga belum memberikan keterangan atau tanggapan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi apabila telah diterima.
Bukhari Muslim. MH
____________________________________________
