Mamuju TipikorInvestigasiNews.id– Kantor Pertanahan (RBPN) Kabupaten Mamasa turut mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengintegrasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan Program Sertifikat Tanah Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program BSPS Terintegrasi yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan strategis ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Barat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, yang bertujuan memperkuat sinergi antara sektor perumahan dan pertanahan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin, hadir sebagai narasumber dan memaparkan pentingnya Program Sertifikasi Tanah Gratis sebagai bentuk komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurut Fredy Marfin, legalitas tanah merupakan salah satu syarat utama dalam mendukung keberhasilan Program BSPS. Dengan status tanah yang jelas dan memiliki sertifikat resmi, masyarakat akan memperoleh kepastian hukum, rasa aman terhadap kepemilikan aset, serta perlindungan dari potensi sengketa pertanahan di masa mendatang.
Selain memberikan perlindungan hukum, sertifikat tanah juga menjadi aset bernilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung berbagai program pembangunan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman Sulawesi II, perangkat daerah kabupaten, jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui forum ini diharapkan terbangun koordinasi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN dalam mengintegrasikan program pertanahan dan perumahan. Sinergi tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, dan berkepastian hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Barat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan terpercaya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah.
Rabu, 8 Juli 2026
#atrbpnmamasa
#atrbpnkinilebihbaik
#atrbpnmajudanmodern
#melayaniprofesionalterpercaya
(Ansar).
____________________________________________
