Payakumbuh, Sumatera Barat –tipikorinvestigasinews.id — Asosiasi Kontraktor Pelaksana Konstruksi Kota Payakumbuh menyampaikan keluhan terkait lambatnya pembayaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan Badan Keuangan (BK) Kota Payakumbuh. Mereka merasa dianaktirikan karena proses pencairan yang berlarut-larut.
Menurut salah seorang perwakilan asosiasi, harapan akan perubahan positif dengan adanya kepala OPD (BK) yang baru belum terwujud. “Kami berharap banyak dengan pergeseran Kepala OPD (BK) yang baru dapat menciptakan tatanan baru terhadap beberapa bidang terhadap proses pencairan, tetapi asa tidak sesuai harapan,” ujarnya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah bidang PSDA Dinas PUPR. Pekerjaan yang telah diproses sejak awal September dan selesai pada akhir September, dengan serah terima hasil pekerjaan (PHO) sudah lebih dari dua bulan, namun hingga November, pencairan hasil pekerjaan masih nol. “Salah satu contoh pada Bidang PSDA Dinas PUPR yang telah memproses pekerjaan mulai dari Proses serah terima pekerjaan dari Awal September hingga akhir September dan sudah melebihi waktu 2 bulan dari serah terima hasil pekerjaan (PHO), tapi sampai November Pencarian Hasil Pekerjaan masih Nol,” tegasnya.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa pekerjaan yang telah melalui proses penerimaan hasil (PHO) wajib dibayarkan dalam 2×7 hari (dua minggu). Namun, BK disebut memberikan berbagai argumen dan alasan, seperti kerusakan jaringan (maintenance), yang mengakibatkan surat pencairan menumpuk dan menghambat pencairan.
Keterlambatan ini tentu menghambat proses penyerapan anggaran. Seharusnya, pada Triwulan IV (Oktober-Desember), PUPR sebagai penyerap anggaran terbesar pada sektor pengadaan barang dan jasa sudah menyelesaikan sebagian besar kegiatan. Namun, realitanya, 60-70% anggaran belanja daerah pada pengadaan barang dan jasa terlambat dengan berbagai alasan.
“Alasan lain yang disampaikan bahwa hanya satu (1) yang tely (teliti) berkas pencairan kami (rekanan), hingga jika satu orang itu tidak masuk maka OPD itu akan lumpuh total, Apakah ini signal bahwa Kota Payakumbuh kekurangan Tenaga Kerja bagian Sarjana Ekonomi bidang akutansi keuangan hingga merugikan kami rekanan yang sudah selesai kontrak tahun ini,” imbuhnya.
Selain itu, ada pula alasan keterlambatan pembayaran karena sistem yang ditutup (shutdown) setiap bulan dari tanggal 25 hingga 5, dengan alasan mengurus gaji pegawai (ASN). Padahal, di daerah lain, tidak ada pemberlakuan shutdown sistem seperti itu.
“Jangan kami saja yang berkomitmen dalam berkontrak, bentuk komitmen kami sudah kami laksanakan dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, tapi Pemko yang bertele-tele,” keluhnya. Bahkan, ada guyonan di kalangan rekanan, “Sampai istri digadai ke kantor pajak gadai” supaya pekerjaan selesai tepat waktu, namun Pemerintah Kota (Pemko) justru melanggar komitmen.
Para rekanan meminta BK sebagai Bendahara Daerah untuk lebih profesional dan proporsional dalam menangani masalah ini. “Kami meminta BK sebagai Bendahara Daerah untuk lebih Profesional dan Proporsional kepada Rekanan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Andri Narwan belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait masalah ini.
( Mahwel )
____________________________________________
