Manado (SULUT), tipikorinvestigasinews.id – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Utara angkat suara terkait jalannya Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu, (10/09/2025).
Sekretaris FSPMI Sulut, Sanni Lungan, menilai forum tersebut tidak menghasilkan langkah nyata untuk menjawab persoalan buruh yang kian kompleks. Alih-alih menghadirkan solusi konkret, pertemuan itu justru terkesan hanya menjadi ajang seremonial belaka.
“FGD itu tidak menghasilkan apa-apa. Hanya tanya jawab formalitas, tanpa ada notulen resmi, tanpa kesepakatan bersama, tanpa komitmen tindak lanjut. Padahal, buruh datang dengan harapan besar, sementara yang mereka dapat hanya acara basa-basi,” tegas Sanni Lungan.
Menurutnya, sangat disayangkan jika komitmen dan keseriusan Gubernur Sulawesi Utara untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh justru tidak diterjemahkan dengan baik di level pelaksana. “Gubernur sudah menunjukkan niat baik, tapi Dinas Ketenagakerjaan malah menjadikan forum penting ini sebagai rutinitas seremonial tanpa substansi. Ini jelas mencederai semangat yang dibawa gubernur,” tambahnya.
Lebih jauh, Sanni Lungan menyoroti lemahnya peran pengawasan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara. Banyak persoalan buruh, khususnya di bidang hubungan industrial, yang dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi. “Ada kasus pekerja yang menggantung hingga bertahun-tahun, tidak ada penyelesaian. Dinas terkesan cuci tangan, sementara buruh tetap menanggung kerugian,” ungkapnya.
Ia menilai forum FGD justru berbalik arah: bukannya tempat merumuskan solusi, malah menjadi ruang keluhan sepihak dari pejabat Dinas Ketenagakerjaan. “Alih-alih memberi jawaban atas persoalan nyata di lapangan, yang muncul hanya keluhan birokrasi dari pihak dinas. Sementara itu, ribuan buruh tetap dipaksa menanggung beban upah rendah, hak-hak yang dilanggar, dan ketidakpastian kerja di tengah krisis ekonomi,” kata Sanni Lungan dengan nada keras.
FSPMI Sulut menegaskan, Dinas Ketenagakerjaan tidak boleh melempar tanggung jawab atau bersembunyi di balik keterbatasan. Sesuai aturan, dinas adalah tempat resmi pengaduan buruh dan lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh untuk melindungi pekerja. Jika dinas gagal menjalankan fungsi itu, maka kehadirannya dipertanyakan.
“Kami ingin mengingatkan: buruh bukan objek seremonial, buruh adalah rakyat yang hak-haknya dijamin konstitusi. Jangan biarkan penderitaan buruh menjadi tontonan yang diakhiri dengan kata-kata manis tanpa tindakan. Jika pemerintah daerah benar-benar serius, maka buktikan dengan langkah nyata, bukan forum basa-basi,” tegas Sanni Lungan.
Ia menambahkan, FSPMI Sulut siap duduk bersama untuk membicarakan solusi konkret, tetapi bukan sekadar pertemuan seremonial. “Kami tidak menolak dialog, tapi dialog harus menghasilkan keputusan, bukan sekadar catatan kosong. Buruh butuh kepastian, bukan janji,” ujarnya.
Sebagai penutup, Sanni Lungan menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak akan pernah berhenti meski pemerintah daerah lamban bergerak. “Jika jalur formal tidak lagi mampu menjawab aspirasi, maka buruh akan mencari jalan lain. Kami tetap setia pada jalur konstitusional, tapi jangan salahkan buruh jika akhirnya turun ke jalan. Ini bukan ancaman, ini realita: ketika negara gagal hadir, buruh akan bergerak sendiri,” pungkasnya.
(DoKaLo/InvestigasiNasional)
____________________________________________
