BAPPEDA Tulungagung Perkuat Perencanaan Berbasis Data, Bappdeda Gelar Desk Pra Musrenbang Tematik Percepatan Penurunan Stunting 2026

TULUNGAGUNG – tipikorinvestigasinews.id Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Desk Pra Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan perencanaan program penanganan stunting tersusun secara lebih tepat sasaran, berbasis data yang akurat, serta selaras dengan indikator layanan yang telah ditetapkan (10/3/2026).

Desk Pra Musrenbang Tematik ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam menangani persoalan stunting yang masih menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Melalui forum ini, berbagai perangkat daerah serta unsur pemerintah kecamatan bersama-sama melakukan pembahasan mendalam terhadap usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan serta percepatan penurunan stunting.

Kegiatan tersebut juga mengacu pada kebijakan transformasi aksi konvergensi PPPS yang menegaskan pentingnya siklus aksi konvergensi dalam penanganan stunting. Siklus tersebut meliputi beberapa tahapan utama, yakni analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, hingga penilaian hasil melalui monitoring dan evaluasi. Dengan penerapan siklus tersebut, diharapkan setiap program yang direncanakan dapat berjalan secara terukur, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Drs. Jonahes Bagus Kuncoro, M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada kualitas data layanan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait.

“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini menitikberatkan pada data. Semakin baik capaian data indikator layanan yang diampu oleh masing-masing petugas data, maka semakin kuat pula dasar perencanaan yang kita miliki untuk menekan angka stunting di Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan Desk Pra Musrenbang ini, para peserta secara bersama-sama membahas capaian indikator layanan yang telah dicapai selama ini. Pembahasan tersebut menjadi dasar untuk menentukan fokus perbaikan ke depan, sekaligus menyelaraskan data antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah yang menjadi pengampu berbagai indikator layanan.

Untuk menjaga kualitas dan validitas data, perangkat daerah juga diminta untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan. Pemantauan tersebut dilakukan melalui rapat validasi data sebelum data tersebut dilaporkan dalam sistem Web Aksi Konvergensi Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, seluruh unsur TPPS diharapkan dapat terus mendorong peningkatan capaian pada berbagai indikator layanan yang masih belum memenuhi target. Penguatan dukungan data juga menjadi hal yang sangat penting, terutama data semesteran yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program pada tahun 2026.

Beberapa data penting yang menjadi perhatian dalam upaya percepatan penurunan stunting antara lain meliputi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), akses masyarakat terhadap sanitasi aman dan air minum layak, serta data jumlah penduduk usia 0 hingga 18 tahun di setiap desa dan kelurahan.

Proses Desk Pra Musrenbang ini dilaksanakan dengan mekanisme pembahasan secara bertahap terhadap usulan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah dan kecamatan sesuai dengan indikator layanan yang diampu. Setiap usulan dibahas secara detail untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lapangan serta prioritas penanganan stunting di wilayah masing-masing.

Dari hasil pembahasan tersebut, kemudian disepakati berbagai usulan program yang akan diajukan dalam tahapan perencanaan selanjutnya. Kesepakatan tersebut mencakup penetapan lokasi kegiatan, status prioritas program, hingga penentuan level intervensi yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Melalui pelaksanaan Desk Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus memperkuat langkah konvergensi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dengan perencanaan yang lebih matang, terukur, dan berbasis data yang akurat, diharapkan berbagai intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Kolaborasi antara perangkat daerah, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas layanan bagi kelompok sasaran prioritas. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, bayi di bawah dua tahun (baduta), balita, serta keluarga yang berisiko mengalami stunting.

Dengan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Tulungagung optimistis upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, sehingga generasi masa depan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.(Shinta)