Mamasa, Tipikorinvestigasinews.com– Upaya mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antarinstansi. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pengamanan dan legalisasi aset pemerintah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa beserta jajaran menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka koordinasi terkait pengelolaan dan penataan aset daerah.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan ini tidak hanya membahas aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi mengenai langkah-langkah strategis dalam mendukung pengamanan aset pemerintah yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan legalitas aset daerah, percepatan sertipikasi tanah milik pemerintah, penataan administrasi pertanahan, serta upaya penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan status hukum aset pemerintah. Pembahasan ini dinilai sangat penting mengingat aset daerah merupakan salah satu instrumen vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa menyampaikan bahwa sertipikasi aset pemerintah daerah merupakan langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset negara. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, aset pemerintah akan terlindungi dari potensi sengketa, tumpang tindih kepemilikan, maupun penyalahgunaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan sertipikat hak atas tanah menjadi bukti legal yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan aset yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa terus berupaya memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat proses legalisasi aset pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan memiliki kepastian hukum. Melalui sinergi yang kuat antara ATR/BPN dan pemerintah daerah, berbagai program strategis terkait pengamanan aset dapat berjalan secara optimal demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa.
Koordinasi ini juga menjadi bagian dari implementasi tugas ATR/BPN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan terpercaya. Dengan adanya komunikasi yang intensif antara instansi terkait, berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses penataan aset dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
Selain membahas percepatan sertipikasi aset, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya validasi data pertanahan dan inventarisasi aset pemerintah secara menyeluruh. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik dan memiliki status hukum yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan aset negara dan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan, diharapkan seluruh aset pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Mamasa maupun Provinsi Sulawesi Barat dapat memiliki legalitas yang jelas dan terjamin secara hukum. Hal tersebut tidak hanya memberikan perlindungan terhadap aset negara, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang modern dan profesional. Dengan semangat kebersamaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat terus memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga dan mengamankan aset pemerintah untuk generasi mendatang.
Melalui pertemuan ini pula, diharapkan hubungan kelembagaan yang telah terjalin dengan baik dapat semakin erat, sehingga berbagai program strategis di bidang pertanahan dan pengelolaan aset daerah dapat berjalan secara efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Pewarta media Topik kaperwil sulbar Ansar.
____________________________________________
