Sumba Barat Daya, NTT, http://tipikorinvestigasinews.id- Dana sosial untuk pembangunan masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik, tetapi harus dikelola secara transparan, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., Profesor Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, saat mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat di Gereja Stasi Santo Mikael Kadekap, Desa Kalembu Kaha, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/7/2026).
Program ini merupakan kolaborasi antara Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta dan Universitas Katolik Weetebula sebagai mitra pelaksana di lapangan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan BRI Kasih melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pendekatan multidisiplin yang mencakup penyediaan air bersih, penanganan stunting, literasi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan pekerja migran, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Menurut Prof. Natalia Yeti, keberhasilan sebuah program sosial tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang disalurkan, melainkan oleh bagaimana dana tersebut direncanakan, dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka sehingga mampu menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Seluruh penggunaan anggaran harus mengacu pada perencanaan yang jelas, memiliki target yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama keberhasilan program,” ujarnya.
Terkait besaran anggaran yang digunakan, Prof. Natalia menjelaskan bahwa rincian dana belum dapat dipublikasikan karena penjelasan resmi akan disampaikan oleh bagian keuangan pada kesempatan berikutnya.
Ia menjelaskan, pembangunan satu titik sumur bor bertenaga surya di Gereja Stasi Santo Mikael Kadekap merupakan tahap awal dari program pemberdayaan masyarakat. Pengembangan sumur bor di lokasi lain akan dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis dan survei hidrogeologi.
Menurutnya, kondisi geologi Pulau Sumba yang beragam mengharuskan setiap rencana pengeboran diawali dengan penelitian yang matang agar penggunaan dana efektif dan menghindari kegagalan pengeboran.
“Program sosial harus berbasis data dan kajian ilmiah. Setiap keputusan penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang kuat agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, tim pelaksana juga menemukan bahwa tata kelola pemerintahan desa masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pengelolaan data, administrasi, sistem informasi, dan pelayanan publik.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, tim mengembangkan sebuah aplikasi digital yang akan diintegrasikan dengan sistem data desa. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi pelayanan publik, memperkuat administrasi pemerintahan desa, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menyediakan informasi mengenai perlindungan pekerja migran.
“Data yang tertata dengan baik akan memudahkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Tata kelola yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif dan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” tutur Prof. Natalia.
Program pemberdayaan masyarakat tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga melalui budidaya ikan lele, peternakan ayam, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan jangka pendek.
“Prinsipnya bukan sekadar memberi bantuan, tetapi membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri,” jelasnya.
Sementara itu, Pembina Umat Stasi Santo Mikael Kadekap, Yohanes Pallaka, mengatakan masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari pembangunan sumur bor tersebut. Selama bertahun-tahun warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama pada musim kemarau.
“Selama ini kami harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh. Kehadiran sumur bor ini sangat membantu kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia berharap program serupa dapat terus dilanjutkan karena air bersih menjadi kebutuhan mendasar bagi kesehatan, kehidupan sehari-hari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menutup pemaparannya, Prof. Natalia Yeti menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, Gereja, dan masyarakat harus menjadi model pembangunan desa pada masa depan.
Menurutnya, dana sosial akan memberikan dampak maksimal apabila dikelola secara transparan, diawasi secara akuntabel, dan difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat.
“Kepercayaan publik dibangun melalui akuntabilitas. Ketika tata kelola berjalan baik, anggaran digunakan secara tepat, dan masyarakat terlibat dalam setiap proses pembangunan, maka program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Program ini melibatkan tim multidisiplin dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta yang terdiri atas dosen dari Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Fakultas Hukum, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, serta Fakultas Psikologi, bekerja sama dengan Universitas Katolik Weetebula sebagai mitra pelaksana di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Reporter: Yohanes Umbu Mone
Penulis: Gunter Guru Ladu Meha
____________________________________________
