Aceh Singkil | tipikorinvestigasinews.id ~ Sebuah gebrakan berani dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol-PP & WH) Kabupaten Aceh Singkil pada Kamis, 8 Januari 2026. Diduga Puluhan pondok di Pantai Cemara Indah Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, yang selama ini dicurigai menjadi sarang maksiat, akhirnya ditertibkan. Penertiban ini bukan sekadar rutinitas, melainkan respons tegas terhadap aduan masyarakat yang resah akan dugaan penyalahgunaan pondok-pondok tertutup untuk praktik khalwat atau perbuatan mesum, yang secara jelas melanggar Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Operasi pengawasan syariat Islam yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Kasatpol-PP & WH Aceh Singkil, Afrijal SE. Sebelum melangkah ke lapangan, seluruh petugas dibekali arahan komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan syariat Islam, khususnya terkait pondok-pondok yang tidak sesuai aturan. Kehadiran pengelola Pantai Cemara Indah (PCI), Supardi, dampingi dua personel Polsek Singkil Utara, serta anggota Wilayatul Hisbah dari Singkil dan Singkil Utara, menunjukkan keseriusan dan koordinasi lintas instansi dalam penegakan syariat ini.
Dalam penyisiran yang cermat, tim menemukan 67 pondok yang tertata rapi dan tidak mengindikasikan adanya aktivitas melanggar syariat. Namun, sorotan tajam tertuju pada 10 pondok lainnya. Pondok-pondok ini teridentifikasi memiliki penataan yang sangat tertutup dan bermasalah, menciptakan potensi besar untuk disalahgunakan oleh pasangan muda-mudi yang ingin melakukan perbuatan terlarang.
Meskipun penertiban berjalan aman dan lancar, di balik itu tersimpan dilema besar yang melilit para pedagang dan pengelola Pantai Cemara Indah Gosong Telaga. Mereka menyampaikan curahan hati dan beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian:
1. Harapan Akan Penindakan Tegas dan Konsisten: Para pedagang dan pengelola secara lantang menyuarakan harapan agar dinas terkait, mulai dari Satpol-PP WH, kecamatan, hingga kepala desa, tidak main-main dalam menegakkan aturan. Mereka mendesak agar pondok-pondok yang terbukti melanggar qanun khalwat atau mesum tidak hanya ditertibkan sementara, melainkan langsung dibongkar atau ditata ulang secara permanen dan sesuai syariat. Konsistensi dalam penindakan menjadi kunci utama agar tidak ada lagi celah bagi pelanggaran serupa di kemudian hari.
2. Kekhawatiran Penurunan Jumlah Pengunjung: Ini adalah sisi lain dari mata uang. Di satu sisi, mereka mendukung penegakan syariat. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran besar bahwa jika pondok-pondok ditata secara terbuka, pengunjung akan enggan datang. Persepsi ini, benar atau tidak, menjadi alasan utama mengapa sebagian pedagang masih enggan untuk secara sukarela mengubah penataan pondok mereka. Mereka khawatir pendapatan akan anjlok, mengancam kelangsungan hidup usaha mereka.
Ada satu fakta menarik yang terungkap dalam operasi ini: para pemilik pondok yang penataannya diduga tertutup dan berpotensi mengundang *khalwat*, justru menyambut baik upaya penertiban ini. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menyarankan agar penataan ulang pondok diterapkan secara merata kepada semua pemilik pondok, tanpa terkecuali. Ini mengindikasikan adanya keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sesuai syariat, asalkan ada keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua pihak.
Kasatpol-PP & WH Afrijal SE menegaskan komitmennya. “Pengawasan ini akan terus kami lakukan demi menjaga ketertiban umum dan menegakkan syariat Islam di wilayah Aceh Singkil. Tentunya, kami juga akan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pelaku usaha lokal,” pungkasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara penegakan syariat dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, sebuah tantangan yang tidak mudah namun harus dihadapi.{*}
Pewarta Aceh Singkil : Khalikul Sakda
____________________________________________
