Jakarta, tipikorinvestigasinews.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menyesalkan pemanggilan Rieke Diah Pitaloka oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik, karena menyuarakan penolakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen .
Ketua DPP PDIP Dedy Yevry Sitorus menjelaskan pelaporan terhadap Rieke dan juga respons yang diambil MKD atau laporan itu berpotensi menggerus sikap kritis para anggota dewan. Imbasnya, masyarakat pun akan kehilangan kepercayaan kepada DPR karena tidak menyampaikan aspirasinya.
Deddy berpandangan, MKD seharusnya mempermasalahkan anggota yang tidak menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan mengabaikan aspirasi masyarakat. Sementara tindakan yang di lakukan oleh Rieke, justru bagian dari tugasnya di parlemen dalam menyuarakan keresahan masyarakat.
Sebelumnya Rieke di laporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik. Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengonfirmasi bahwa laporan terhadap Rieke di terima pada 20 Desember 2024.
Dalam surat pemanggilan yang dilihat Kompas.com, pihak pelapor bernama Alfadjri Aditia Prayoga melaporkan Rieke atas pertanyaan dalam konten media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan PPN 12 persen.
Meski demikian, Dek Gam belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai materi pelaporan maupun identitas pelapor. Ia menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Rieke kemungkinan akan di tunda, mengingat saat ini masih dalam masa reses.
Sumber: kompas.com
(Rusman Kaperwil Sulsel)
____________________________________________